[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9cd5498-932e-468d-95d5-c70da9f508c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","2012-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

menara-telekomunikasi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No.6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi; bahwa untuk memenuhi ketersediaan menara telekomunikasi yang efisien, menjamin keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya penataan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dan untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011. \n Peraturan ini memuat penataan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012. \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan serta penggunaan menara telekomunikasi bersama. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat dan perlunya penataan menara yang efisien, aman, serta memperhatikan lingkungan dan estetika. Peraturan ini mengatur standar pembangunan menara, termasuk ketersediaan lahan, ketinggian yang disesuaikan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dan struktur yang mampu menampung minimal tiga penyelenggara telekomunikasi. Menara harus dilengkapi sarana pendukung seperti pentanahan, penangkal petir, dan pagar pengaman, serta identitas hukum yang jelas. Penyedia menara wajib mengasuransikan menara dan menjamin risiko yang timbul. Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada zona cell plan yang telah ditetapkan dan harus digunakan bersama oleh minimal tiga penyelenggara telekomunikasi. Peraturan ini juga mengatur tentang menara khusus, menara kamuflase, dan BTS mobile. Penggunaan menara bersama harus dilakukan secara non-diskriminatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Setiap pembangunan menara wajib memiliki izin dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah dapat menerima retribusi dari IMB, izin gangguan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Pemeliharaan menara wajib dilakukan oleh penyedia menara dan dilaporkan secara berkala. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.","transitional_provisions","1. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki IMB dan telah membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi meliputi teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin, dan pengenaan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2012 NUMBER 6 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
ARRANGEMENT AND CONTROL OF
JOINT TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

Considering:

that the increasing development of telecommunications technology, in line with the increasing public demand for telecommunication service, encourages the increase in the construction of telecommunication towers;
that to fulfill the availability of efficient telecommunication towers, guarantee security and maintain environmental sustainability and aesthetics in accordance with spatial planning principles, it is necessary to have arrangement and control over the construction of telecommunication towers;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above and to follow up the provisions of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9cd5498-932e-468d-95d5-c70da9f508c4","actionData","errors"]