[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9c8420f-9172-4400-979a-0fc8a040e345","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2016 No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pelayan publik senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik;\r\nb.\tbahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi\r\ndan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;\r\nc.\tbahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan\tsebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pelayanan Publik dengan Peraturan Daerah. \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan\r\nStandar Pelayanan Minimal;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian\r\nStandar Pelayanan Minimal;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang\r\nPemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Maksud, Tujuan, Asas dan ruang lingkup Perda Pelayanan Publik;\r\n3. Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan evaluasi Pelayanan Publik;\r\n4. Hak, Kewajiban dan Larangan;\r\n5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;\r\n6. Tata Perilaku Penyelenggara Pelayanan Publik;\r\n7. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n8. Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;\r\n9. Evaluasi;\r\n10. Pembiayaan;\r\n11. Ketentuan Peralihan;\r\n12. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Latar belakangnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang.

Ketentuan Substansial:

Bupati adalah pembina penyelenggaraan pelayanan publik dan menunjuk Kepala SKPD dan Direksi BUMD sebagai penyelenggara. Penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi, termasuk pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan pelayanan konsultasi. Evaluasi kinerja pelaksana wajib dilakukan secara berkala.

Hak dan Kewajiban:

Penyelenggara berhak memberikan pelayanan tanpa hambatan, melakukan kerjasama, mengelola anggaran, membela diri terhadap pengaduan, dan menolak permintaan yang bertentangan dengan peraturan.
Penyelenggara berkewajiban menyusun standar pelayanan, mempublikasikan pelayanan, memberikan jaminan hukum, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berkualitas, membantu masyarakat, berpartisipasi aktif, memberikan pertanggungjawaban, memberikan informasi, dan menanggapi pengaduan.
Penerima pelayanan publik berhak mendapatkan pelayanan berkualitas, informasi lengkap, memberikan saran, mengawasi penyelenggaraan, mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, menyampaikan pengaduan, dan mendapatkan pembelaan.
Penerima pelayanan publik berkewajiban mentaati mekanisme, menghargai penerima lain, mentaati peraturan, mentaati hasil penyelesaian sengketa, tidak memaksakan kehendak, dan menyampaikan data yang benar.

Standar Pelayanan:

Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat. Standar pelayanan minimal juga disusun berpedoman pada standar yang ditetapkan kementerian terkait. Sistem informasi pelayanan publik wajib dibentuk untuk menjamin kualitas pelayanan.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur dan/atau Standar Pelayanan Minimal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUMAJANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUMAJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Lumajang Regency Government as a public service provider always strives to improve the quality and ensure the provision of public services and provide protection for the public from abuse of authority in the implementation of public services;
that the Lumajang Regency Government is obliged to organize public services in an integrated and sustainable manner in an effort to meet the expectations and demands of the public for the quality of public services;
that to improve the quality of public services, it is necessary to have legal norms that regulate the implementation of quality, integrated and sustainable public services as an effort to provide protection for public rights;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9c8420f-9172-4400-979a-0fc8a040e345","actionData","errors"]