[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9be4d28-a6d6-4efb-b8f0-a3ab345ce100","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Pedoman Kerjasama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-kerjasama-desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/No.2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Kerjasama Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan\r\nketentuan dalam Pasal 85 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005 tentang Desa perlu mengatur\r\npedoman kerjasama desa;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan tentang Pedoman Kerjasama\r\nDesa. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia\r\nNomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 6 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur Pedoman suatu\r\nrangkaian kegiatan yang terjadi karena\r\nikatan formal antar desa atau desa\r\ndengan pihak ketiga untuk bersamasama\r\nmelakukan kegiatan usaha guna\r\nmencapai tujuan tertentu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Kerja sama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur Kerja sama Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman kerjasama desa di Kabupaten Grobogan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar desa, baik dalam satu kecamatan, antar kecamatan, antar kabupaten, maupun dengan pihak ketiga. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, peningkatan perekonomian masyarakat desa, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan desa. Tata cara kerjasama meliputi musyawarah desa, pembahasan dengan pihak terkait, dan penetapan melalui Peraturan Bersama. Untuk pelaksanaan kerjasama, dapat dibentuk Badan Kerjasama yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa yang bekerjasama atau disesuaikan dengan peraturan bersama, dengan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa atau Badan Kerjasama. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan BPD, dan dapat difasilitasi oleh Camat atau Bupati. BPD memiliki peran dalam memberikan pendapat, pertimbangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GROBOGAN REGENCY
YEAR : 2009 NUMBER : 2 SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2009
ON
GUIDELINES FOR VILLAGE COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF GROBOGAN,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that in order to implement the provisions in Article 85 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to regulate guidelines for village cooperation; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Grobogan Regency concerning Guidelines for Village Cooperation. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and Regulations (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9be4d28-a6d6-4efb-b8f0-a3ab345ce100","actionData","errors"]