[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9bc4ebd-d445-45d8-91a4-619da64000fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 24 Tahun 2010","number","24","year","2010","published_date","2010-12-30","effective_date","2010-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang","place_of_enactment","Pangkajene Sidenreng","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2010/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak\r\nPenerangan Jalan perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian; bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber\r\nPendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai\r\npenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten\r\nSidenreng Rappang \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana \r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (\r\n5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (\r\n6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan \r\n 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil \r\n10.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang \r\n \n PAJAK PENERANGAN JALAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2001 Nomor 68).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak: Pajak dipungut atas penggunaan tenaga listrik. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah, kedutaan asing (dengan asas timbal balik), dan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu tanpa izin. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut, atau penyedia tenaga listrik jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk industri dan pertambangan minyak bumi dan gas alam (3%), dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%). Besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak: Pajak dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Masa pajak adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati (maksimal 3 bulan).
Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak, dan Insentif Pemungutan: Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun. Insentif dapat diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan pencapaian kinerja.

","transitional_provisions","1. Pajak yang masih terutang pada saat Peraturan Daerah ini berlaku masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n2. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.\n3. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB (jika SPTPD tidak dipenuhi) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 24 YEAR 2010
ABOUT
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDENRENG RAPPANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulation
of Sidenreng Rappang Regency Number 29 of 2001 concerning Tax
Street Lighting needs to be reviewed for adjustment;
that street lighting tax is one of the sources of
Important Original Regional Income to finance
the administration of government and development in the Regency
Sidenreng Rappang;
that based on the considerations as referred to in letters
a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Street Lighting
Road;

In View of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions
Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia
Yea

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9bc4ebd-d445-45d8-91a4-619da64000fd","actionData","errors"]