[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9b60731-6149-49d4-b7c0-c93e6c144953","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1953 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951, tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainja\" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1953","number","29","year","1953","published_date","1953-12-18","effective_date","1953-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan \"Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951, tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainja\" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1953
Undang-undang (UU) NO. 29, LN.1953/NO.79, TLN NO.484, LL SETNEG : 5 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan \"Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951, tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainja\" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1953. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1951). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951 sebagai undang-undang tetap, yang mengatur pengenaan tambahan opsenten atas bensin. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan cukai bensin dengan kondisi ekonomi pasca perang, di mana harga-harga telah meningkat signifikan. Kebijakan ini mengatur bahwa cukai bensin dinaikkan sementara hingga akhir tahun 1952 dengan tambahan opsenten sebesar 300, menjadikan total cukai Rp. 50 per hektoliter. Ketentuan ini tidak berlaku untuk minyak tanah, yang tetap dikenakan cukai Rp. 7 per hektoliter. Kebijakan ini juga menetapkan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki persediaan bensin melebihi batas tertentu, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran kewajiban tersebut.","transitional_provisions","1. Setiap orang yang memiliki persediaan lebih dari 250 hektoliter gasolin atau bensin pada saat undang-undang ini mulai berlaku, wajib melaporkannya kepada Penerima Jawatan Bea dan Cukai setempat. 2. Kewajiban pelaporan juga berlaku bagi setiap orang yang menerima atau menerima kembali gasolin atau bensin yang dikenakan cukai setelah undang-undang ini mulai berlaku. 3. Pemberitahuan harus diterima selambat-lambatnya pada hari kesepuluh setelah undang-undang ini mulai berlaku atau setelah diterimanya kiriman gasolin atau bensin.","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban pelaporan dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal lima puluh ribu rupiah. 2. Sulingan minyak bumi yang terkait pelanggaran akan dirampas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 1953
CONCERNING
ENACTMENT OF \"EMERGENCY LAW NUMBER 21 OF 1951, REGARDING THE IMPOSITION OF ADDITIONAL OPSENTEN ON GASOLINE AND THE LIKE\" (STATE GAZETTE NUMBER 96 OF 1951), AS LAW

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that the Government, based on Article 96 paragraph 1 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia, has stipulated Emergency Law Number 21 of 1951 concerning the imposition of additional opsenten on gasoline and the like (State Gazette Number 96 of 1951); \n that the regulations contained in the Emergency Law need to be enacted as Law; \n \n
In view of :	\n \n Articles 97, 89 and 117 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia; \n \n

With the approval of the House of Representatives:

DECIDES:

\n\n \n \n \n

To stipulate :

LAW

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9b60731-6149-49d4-b7c0-c93e6c144953","actionData","errors"]