[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9a564c4-dde8-44f6-a3f2-e84fc702b05a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","2022-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah","place_of_enactment","Masohi","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN SAMPAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. No. 2022/225, LL Kab Malteng : 49 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20087 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomopr 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, prasarana dan sarana, pembiayaan dan kompensasi, retribusi pelayanan persampahan, peran serta masyarakat, pengaduan masyarakat, petugas kebersihan, perizinan, insentif dan disinsentif, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, bank sampah, pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal, tanggap darurat, larangan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, dan mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah Bebas sampah (kobama = kota bebas sampah).

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:

Menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
Memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
Mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal untuk mengurangi dan menangani sampah.
Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai standar, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA, melakukan pemantauan dan evaluasi TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.

Hak dan Kewajiban:

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi yang benar, mendapatkan perlindungan dan kompensasi, serta memperoleh pembinaan.
Setiap orang berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan, dan memelihara kebersihan saluran drainase.
Pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, pariwisata, khusus, fasilitas umum, sosial dan lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah.
Produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya dan wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:

Pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen OPD, Negeri dan Negeri Administratif, Kelurahan dan masyarakat terkait.
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir).

","transitional_provisions","1. TPS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat dioperasikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.\n4. Pemerintah Daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling lama 2 (dua) tahun.\n5. Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 71 berlaku terhitung 2 (dua) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n6. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan percontohan Kabupaten Maluku Tengah bersih berlaku sejak ditetapkannya kawasan dimaksud.","sanctions","1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, perhentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan/atau uang paksa.\n3. Setiap orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, taman, atau tempat umum dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).\n4. Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL MALUKU
MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL MALUKU
NUMBER 11 OF 2022
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL MALUKU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 47 paragraph (2) of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Waste Management;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 60 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 23 of 1957 concerning Establishment of Level II Autonomous Regions within the Territory of Level I Autonomous Region of Maluku (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1958 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1645);
Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 69 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9a564c4-dde8-44f6-a3f2-e84fc702b05a","actionData","errors"]