[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e99b32a9-6987-4861-9f07-aff3bb2b9b15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - LIMBAH CAIR - B3
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3
ABSTRAK:	\n \n Lingkungan hiduup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu\r\nmenunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan\r\nlingkungan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.\r\nDengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang,\r\nkhususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah\r\nlimbah yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup\r\ndan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan dan pengendalian\r\nyang baik.\r\nUntuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan\r\nLimbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) perlu pengaturan mengenai\r\npengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU\r\nNo. 58 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU\r\nUU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 82 Tahun\r\n2001; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 101 Tahun 2014; PermenLH No. 18\r\nTahun 1999; PermenegLH RB No. 112 Tahun 2003; PermenegLH No. 30\r\nTahun 2009; PermenegLH No. 1 Tahun 2010 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Limbah Cair dan B3.\r\nPemerintah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang\r\ndilaksanakan oleh Bupati. Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan:\r\no kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah;\r\no penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat;\r\no kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpuan\r\nlimbah B3 skala kabupaten,\r\nwajib memiliki izin.\r\nPemda berwenang memungut retribusi atau jasa pelayanan pengelolaan air\r\nlimbah domestik sistem terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai\r\nkewenangannya.\r\nSelain itu, diatur pula mengenai penanggulangan dan pemulihan limbah B3,\r\ntanggap darurat, ak dan kewajiban pengelolaan air limbah, pembinaan dan\r\npengawasan, pengendalia pencemaran air, peran serta masyarakat, kerja\r\nsama, pembiayaan, perbuatan yang dilarang, sanksi administratif, ketentuan\r\npenyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan\r\nsebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa\r\nberlakunya selesai.\r\nIzin usaha dan/atau pengumpulan limbah B3 yang diajukan sebelum\r\nberlakunya Perda ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus\r\ndisesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Perda ini.\r\nSubbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi Hal 2dari 2\r\nSetiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3\r\nyang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus\r\nmenyesuaikan dengan ketentuan yag diatur dalam Perda ini dalam waktu\r\npaling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.\r\nSetiap usaha atau kegiatan pembuangan air limbah dan penyambungan\r\nsaluran pada oinstalasi jaringan air limbah yang sudah beroperasi pada saat\r\nberlakunya Perda ini wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan\r\nterhitung sejak diundangkan Perda ini.\r\nPeraturan Pelaksana Perda ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun\r\nsejak diundangkannya Perda ini.\r\n \n 44 hlm,. Penjelasan 5 hlm., Lampiran 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan limbah cair dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Kerinci. Latar belakangnya adalah perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan, khususnya di bidang industri, yang menghasilkan limbah yang berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan aktivitas pembuangan limbah, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah cair dan B3, termasuk pengelolaan kualitas air skala kabupaten, penetapan kelas air, pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, pengawasan terhadap izin pembuangan air limbah, penerapan sanksi administrasi, pengaturan pengelolaan kualitas air, perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah, serta perizinan terkait Limbah B3 (penyimpanan sementara, pengumpulan, dan lokasi pengolahan).
Pengelolaan air limbah domestik melalui sistem pengolahan setempat dan/atau terpusat, termasuk pengaturan mengenai tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.
Pengelolaan Limbah B3, termasuk kewajiban setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk melakukan pengelolaan, serta pengaturan mengenai jenis Limbah B3, karakteristik, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan penyimpanan Limbah B3.
Persyaratan perizinan terkait pembuangan air limbah dan penyambungan saluran air limbah terpusat.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair.
Pengendalian pencemaran air, termasuk pencegahan, perlindungan kualitas air, penanggulangan, dan pemulihan kualitas air.

Peraturan ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat, kerjasama antar daerah, pembiayaan, perbuatan yang dilarang, dan sanksi administratif.

","transitional_provisions","1. Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.\n2. Izin usaha dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.\n4. Setiap usaha atau kegiatan pembuangan air limbah dan penyambungan saluran pada instalasi jaringan air limbah yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2) dan (4), Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 26 ayat (2) dan (4), Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 49 ayat (2), (3), dan (4) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan/pembongkaran, dan/atau pencabutan izin.\n3. Sanksi administratif tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KERINCI
THE PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER YEAR 2015
on
LIQUID WASTE AND B3 MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI,

Considering / Whereas:

that the environment needs to be preserved so that it remains capable of supporting the implementation of sustainable and environmentally sound development as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that with the increasing number of residents and development in all fields, especially industrial development, the amount of waste generated is also increasing, which can endanger the environment and human health, therefore good management and control are needed;
that to provide a foundation and legal certainty in the management of Liquid Waste and Hazardous and Toxic Materials, it is necessary to regulate management and control which is regulated by Regional Regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e99b32a9-6987-4861-9f07-aff3bb2b9b15","actionData","errors"]