[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e993b98d-33a6-46c3-9d1b-c4038185ca87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","2022-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - kepala desa
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2022/No.11 Seri E No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata dari penerapan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Desa; bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa perlu diatur secara menyeluruh, jelas dan terperinci sehingga bisa menjadi pedoman baik bagi masyarakat, Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Daerah serta dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaannya; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang jenis pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa serentak, pemilihan Kepala Desa antar waktu, pembiayaan penyidikan dan ketentuan pidana terkait pemilihan Kepala Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 dicabut \n 50 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24); dan\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), meliputi Pilkades Serentak dan Pilkades Antarwaktu. Pilkades Serentak dapat dilaksanakan satu kali atau bergelombang, mempertimbangkan waktu jabatan berakhir, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan PNS sebagai Penjabat Kepala Desa. Pilkades Antarwaktu dilaksanakan jika sisa jabatan Kepala Desa lebih dari satu tahun melalui Musyawarah Desa.\n\nTahapan Pilkades Serentak meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan, dilaksanakan secara demokratis. Persiapan mencakup pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD dan penyampaian laporan akhir masa jabatan oleh Kepala Desa. Dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten oleh Bupati. Tim Pengawas dan Fasilitasi dibentuk oleh Camat untuk mengawasi dan memfasilitasi Pilkades.\n\nPendaftaran pemilih dilakukan dengan syarat penduduk desa berusia 17 tahun atau sudah menikah, tidak terganggu jiwa, dan tidak dicabut hak pilihnya. Pencalonan mensyaratkan warga negara Indonesia yang bertakwa, berpendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun, dan memenuhi syarat lainnya. Kampanye dapat dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, dengan larangan tertentu. Pemungutan suara dilakukan di TPS yang mudah dijangkau. Calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.\n\nPilkades Antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa jika Kepala Desa berhenti dengan sisa jabatan lebih dari satu tahun. Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada APBD dan APBDesa, sedangkan Pilkades Antarwaktu dibebankan pada APBDesa.","transitional_provisions","","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Setiap orang yang memberikan uang atau sesuatu pada waktu Pemilihan Kepala Desa atau menjanjikan sesuatu supaya tidak memakai atau memakai hak pilihnya untuk kepentingan pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Pemilih yang tertangkap tangan dan/atau terbukti menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau terbukti menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang menghambat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n5. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93,99,101],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Purworejo No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/95281/perda-kab-purworejo-no-3-tahun-2018","f411bfb6-e703-4520-9932-194c0525e138",{"_94":100,"_96":88},"Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);",{"_94":102,"_96":88},"Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24);","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURWOREJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 11 OF 2022
on
VILLAGE HEAD ELECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

Considering / Whereas:

that the implementation of the Village Head Election is a real manifestation of the application of Pancasila democracy which is carried out by considering the views of life, awareness, and legal ideals of the Village community;
that the implementation of the Village Head Election needs to be regulated in a comprehensive, clear and detailed manner so that it can become a guideline for the community, the Village Government and the Regional Government and can anticipate the occurrence of problems or conflicts in its implementation;
that the Purworejo Regency Regional Regulation Number 12 of 2015 concerning Nomination, Election, Appointment and Dismissal of Village Heads as amended several times, most recently by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e993b98d-33a6-46c3-9d1b-c4038185ca87","actionData","errors"]