[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9919cb7-efe2-40e2-9170-cbc26381d9ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan; bahwa nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan pemberdayaan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sesuai kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016. \n Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil, Berisi Tentang:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Pembiayaan Dan Permodalan\r\n3. Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan\r\n4. Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil\r\n5. Pelaksanaan Penangkapan Ikan Dan Pembudidaya Ikan Kecil\r\n6. Kemitraan\r\n7. Larangan\r\n8. Pengawasan\r\n9. Partisipasi Masyarakat\r\n10. Pendanaan\r\n11. Sanksi Administratif\r\n12. Ketentuan Peralihan\r\n13. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Pembiayaan dan Permodalan: Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan melalui bantuan penguatan modal, skim kredit dengan subsidi bunga, dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan berbasis kompetensi, dan penyuluhan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan keluarganya.
Penumbuhkembangan Kelompok: Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui penyediaan fasilitas pangkalan pendaratan ikan, fasilitasi pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan, pemberdayaan perempuan pada keluarga nelayan kecil, dan tempat pelelangan ikan.
Pelaksanaan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan: Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menaati ketentuan konservasi. Pembudidaya ikan kecil dapat melakukan pembudidayaan ikan komoditas pilihan.
Kemitraan: Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dengan berbagai pihak, termasuk pengolah atau pemasar ikan, koperasi perikanan, pelaku usaha, lembaga perbankan, BUMN/BUMD, dan swasta.

\r\n","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah terkait dengan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa:\r\n a. teguran lisan;\r\n b. teguran tertulis;\r\n c. penghentian sementara kegiatan;\r\n d. penghentian tetap kegiatan;\r\n e. pencabutan sementara izin;\r\n f. pencabutan tetap izin; dan/atau\r\n g. denda administratif;","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
EMPOWERMENT OF SMALL-SCALE FISHERS AND SMALL-SCALE FISH FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the welfare of the community, including small-scale fishers and small-scale fish farmers, the Regional Government is obliged to organize the empowerment of small-scale fishers and small-scale fish farmers in a planned, directed, and sustainable manner;
that small-scale fishers and small-scale fish farmers are highly dependent on fisheries resources, environmental conditions, facilities and infrastructure, business certainty, access to capital, and information technology, thus requiring empowerment;
that based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishers, Fish Farmers and Salt

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9919cb7-efe2-40e2-9170-cbc26381d9ce","actionData","errors"]