[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e98ae08b-a7c5-4fa3-b021-740c7d495391","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-01-13","effective_date","2014-03-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 7, BN.2014/No.287, jdih.menpan.go.id: 26 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya. Latar belakangnya adalah pengembangan karier dan peningkatan profesionalitas PNS yang menjalankan tugas analisis keimigrasian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan jabatan fungsional yang jelas bagi analis keimigrasian.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Analis Keimigrasian.
Tugas pokok Analis Keimigrasian adalah melakukan kegiatan Analisis Keimigrasian.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Jenjang jabatan Analis Keimigrasian dari yang terendah hingga tertinggi: Analis Keimigrasian Pertama, Muda, Madya, dan Utama.
Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit meliputi pendidikan, analisis keimigrasian, pengembangan profesi, dan penunjang tugas.
Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan melalui pengusulan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
Pengangkatan dalam jabatan Analis Keimigrasian harus memenuhi syarat ijazah, pangkat, diklat, dan prestasi kerja.
Analis Keimigrasian yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian didasarkan pada indikator peta Analis Keimigrasian.
Ketentuan mengenai pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan.
Ketentuan mengenai penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan angka kredit.

\n","transitional_provisions","1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Keimigrasian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian.\n2. PNS yang disesuaikan (inpassing) harus memenuhi syarat:\n a. berijazah paling rendah Sarjana (S1);\n b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;\n c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan\n d. memperhatikan formasi jabatan.\n3. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, tercantum dalam Lampiran V.\n4. Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran V hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (inpassing).","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132563/permen-pan-rb-no-47-tahun-2018","0e8f2dd0-5d0d-4400-8550-cba3527b9d46","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2014
CONCERNING
IMMIGRATION ANALYST FUNCTIONAL POSITION AND ITS
CREDIT SCORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop career and
improve the professionalism of Civil Servants
who carry out immigration analysis duties,
it is necessary to stipulate the Functional Position of Immigration Analyst
and its Credit Score;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate
the Regulation of the Minister of State Apparatus
Utilization and Bureaucratic Reform regarding the Functional Position of Immigration Analyst and its Credit Score;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e98ae08b-a7c5-4fa3-b021-740c7d495391","actionData","errors"]