[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e98a59d6-f129-49c2-8e3b-773b6aee79f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang PENGENDALIAN PENEBANGAN POHON","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-07-01","effective_date","2020-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","PENGENDALIAN PENEBANGAN POHON","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pENEBANGAN POHON- PENGENDALIAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020 No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN POHON
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa seiring dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang terdapat\r\nadanya kecenderungan masyarakat un tuk memanfaatkan ruang terbuka hijau un tuk fungsi lain dan dalam rangka\r\nmelindungi dan melestarikan keberadaan pohon, perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon tanpa izin agar keberadaannya dapat tetap dilindungi dan dilestarikan;\r\nb. bahwa un tuk mengendalikan penebangan pohon, diperlukan pengaturan perizinan dengan memperhatikan kelestarian, estetika kota dan pengaruhnya terhadap ekosistem;\r\nc. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan yang dapat berdampak terhadap keberadaan pohon, maka perlu adanya sinergitas dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung ekosistem dan kesejahteraan masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan Pohon; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (16); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015 \n Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati, termasuk dalam pengertian penebangan adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.\r\n\r\nPeraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan keberadaan Pohon. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon dan taman yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem Daerah serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Daerah.\r\nSetiap Orang yang akan menebang Pohon wajib mendapat Izin. Setiap Orang yang menebang Pohon tanpa Izin diwajibkan menanam pohon pengganti dan memelihara sampai tumbuh dengan baik. Dikecualikan dari ketentuan:\r\na. apabila Penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; dan /a tau\r\nb. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan Pohon segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum. \r\n\r\nDalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Penebangan Pohon, Wali Kota dapat membentuk tim. Pelaksanaan penegakan hukum atas pengendalian penebangan pohon dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup.\r\n\r\nSetiap Orang yang melanggar ketentuan menebang pohon tanpa izin dan atau tidak menjalankan ketentuan penebangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima ju ta rupiah).\r\nSetiap Orang yang melanggar ketentuan stidak menanam pohon kembali sampai baik dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh ju ta rupiah). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020. \n - \n Kategori Pohon yang mengganggu atau membahayakan keselamatan umum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. \n 6 hlm. 3 lamp. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penebangan Pohon bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman guna menjamin keseimbangan ekosistem daerah serta meningkatkan nilai estetika daerah. Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang yang akan menebang pohon wajib memiliki izin, kecuali penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan atau dalam keadaan darurat yang membahayakan keselamatan umum. Izin dapat diberikan jika pohon mengganggu jaringan utilitas kota atau jika akan didirikan bangunan di sekitar lokasi pohon. Pemegang izin wajib melaksanakan penggantian pohon yang ditebang, menjaga keserasian lingkungan, dan menaati persyaratan izin. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemantauan, memberikan masukan, dan melaporkan penebangan pohon tanpa izin. Pemerintah Daerah dapat membentuk tim untuk pembinaan dan pengawasan, serta melakukan sosialisasi. Penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perizinan, dan Dinas Lingkungan Hidup.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BALIKPAPAN
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
CONTROL OF TREE FELLING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

\n\n \n \n

Considering:

that along with the development of dynamics and community life that is growing, there is a tendency for people to use green open spaces for other functions and in order to protect and preserve the existence of trees, it is necessary to make efforts to control and prevent illegal tree felling so that their existence can remain protected and preserved;
that to control tree felling, it is necessary to regulate licensing by paying attention to sustainability, urban aesthetics and its influence on the ecosystem;
that with the increasing development of infrastructure in the City of Balikpapan which can have an impact on the existence of trees, it is necessary to have synergy with a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e98a59d6-f129-49c2-8e3b-773b6aee79f8","actionData","errors"]