[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9830312-1ad7-4c7d-840c-93abae8b514d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2023","number","22","year","2023","published_date","2023-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Subulussalam","place_of_enactment","Subulussalam","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, Lembaran Daerah Kabupaten Subulussalam Tahun 2023 Nomor 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n \"-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 8 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 10 Tahun 2021, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pemendagri No. 90 Tahun 2019. \n Peraturan ini berisi 200 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XVII \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023. \n Qanun Kota Subulussalam nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 97 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Qanun Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan BMD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Qanun ini mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, yang menugaskan Sekretaris Daerah sebagai pengelola BMD. Pengelola Barang bertanggung jawab meneliti dan menyetujui RKBMD, mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD, serta melakukan koordinasi inventarisasi BMD. Pengguna Barang bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD, melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD, serta menggunakan BMD untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pemanfaatan BMD diatur dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG), dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI). Pemindahtanganan BMD meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Qanun ini juga mengatur pemusnahan dan penghapusan BMD, serta penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh Walikota, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.","transitional_provisions","","sanctions","1. Pengurus Barang Pengelola yang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBK dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Pejabat Penatausahaan Barang.\n2. Pengurus Barang Pengguna yang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBK dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Pengguna Barang.\n3. Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan, dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta BMD yang berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada Walikota atau Pengelola Barang.\n4. Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa; perbaikan belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau penggantian belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.\n5. Penyewa yang belum melakukan perbaikan pada saat penyerahan BMD dikenakan sanksi administratif berupa: teguran; dan/atau denda.\n6. Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.\n7. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF SUBULUSSALAM CITY
NUMBER 22 OF 2023
REGARDING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

MAYOR OF SUBULUSSALAM,

Considering :

that to implement the provisions of Article 105
of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning
Management of State/Regional Assets and Article
511 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number
19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Assets
it is necessary to form a Qanun concerning
Management of Regional Assets;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to form a Qanun
of Subulussalam City concerning the Management of Regional Assets;

In view of :

Law Number 17 of 2003 concerning
State Finance (State Gazette of the Republic
of Indonesia of 2003 Number 47, Supplement to
State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9830312-1ad7-4c7d-840c-93abae8b514d","actionData","errors"]