[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e97fcd76-dfb3-4e34-a746-f698ea31bfac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018 Tahun 2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.04/2018","number","94/PMK.04/2018","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","2018-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 94/PMK.04/2018, BN.2018/NO.1081, jdih.kemenkeu.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur kewajiban pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin terkait barang kena cukai. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian proses pencatatan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan bisnis.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Kewajiban pencatatan bagi Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa NPPBKC.
Pencatatan harus lengkap dan benar berdasarkan Bukti Transaksi, mencerminkan pemasukan, produksi, pengeluaran barang kena cukai, dan barang kena cukai yang musnah atau rusak.
Format pencatatan yang wajib digunakan oleh Pengusaha Pabrik skala kecil untuk barang kena cukai hasil tembakau dalam proses produksi, barang kena cukai selesai dibuat, barang kena cukai yang dikembalikan dari peredaran dan/atau rusak, dan pita cukai.
Format pencatatan yang wajib digunakan oleh Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman yang mengandung etil alkohol serta Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil.
Penyampaian rekapitulasi hasil Pencatatan atau Pembukuan setiap 3 (tiga) bulan pada laporan sediaan barang kena cukai hasil tembakau/etil alkohol/minuman yang mengandung etil alkohol kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari.
Kewajiban menyimpan catatan sediaan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

","transitional_provisions","1. Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang telah melakukan Pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, dianggap telah melakukan Pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini sepanjang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala kecil yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang tidak melakukan Pencatatan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 94/PMK.04/2018
CONCERNING
OBLIGATION TO KEEP RECORDS FOR SMALL SCALE FACTORY ENTREPRENEURS,
SMALL SCALE DISTRIBUTORS REQUIRED TO HAVE A LICENSE, AND
RETAIL SALE PLACE ENTREPRENEURS REQUIRED TO HAVE A LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions regarding the obligation to keep records for small-scale factory entrepreneurs, small-scale distributors who are required to have permits and entrepreneurs who sell retail goods who are required to have permits have been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 110/PMK.04/2008 concerning the Obligation to Keep Records for Small-Scale Factory Entrepreneurs, Small-Scale Distributors Required to Have Permits, and Retail Sale Place Entrepreneurs Required to Have Permits;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e97fcd76-dfb3-4e34-a746-f698ea31bfac","actionData","errors"]