[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e97d931d-a203-4510-92d7-c98d1e84ae86","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - perangkat desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan\r\nketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan\r\nPemberhentian Perangkat Desa, pengaturan lebih lanjut\r\nmengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,\r\ndiatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengangkatan dan\r\nPemberhentian Perangkat Desa. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 .Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,\r\nDan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,\r\nDan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahup 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Namor 4\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5\r\nTahun 2010. \n Dalam Perda ini diatur mengenai Susunan dan Kedudukan, Persyaratan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dan Masa Jabatan Perangkat Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017. \n 16 halaman, penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Susunan dan Kedudukan Perangkat Desa:** Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.\n2. **Persyaratan Perangkat Desa:** Persyaratan umum meliputi pendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat, usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun saat pendaftaran, serta kelengkapan administrasi. Persyaratan khusus meliputi berkelakuan baik, tidak sedang menjalani pidana, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bebas narkoba, tidak memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa, tidak menjadi pengurus partai politik, bersedia bertempat tinggal di desa, dapat membaca Al-Qur'an (bagi yang beragama Islam), dapat menjalankan program komputer, dan mengetahui sosial budaya desa setempat.\n3. **Mekanisme Pengangkatan:** Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan Kepala Desa, yang dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan calon oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa. Hasil penjaringan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. Jika Camat menyetujui, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa. Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pengangkatan perangkat desa jika pemerintah desa dianggap belum dapat melaksanakan pengangkatan perangkat desa secara adil dan transparan, kurangnya sumber daya manusia di desa, berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat desa, dan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa direncanakan oleh pemerintah kabupaten secara serentak.\n4. **Larangan Bagi Perangkat Desa:** Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, melakukan tindakan meresahkan, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota organisasi terlarang, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye pemilihan umum, melanggar sumpah jabatan, dan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas.\n5. **Kesejahteraan Perangkat Desa:** Perangkat Desa menerima penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah.","transitional_provisions","1. Masa Jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa yang baru hasil penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan yang berlaku.\n2. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","Pelanggaran terhadap larangan bagi Perangkat Desa dapat diberikan teguran lisan dan tertulis oleh Kepala Desa. Jika teguran tertulis tidak diindahkan, dapat dilakukan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions in Article 50 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the provisions in Article 13 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus, further arrangements regarding the appointment and dismissal of Village Apparatus are regulated by Regional Regulation of Regency/City;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Hulu Sungai Selatan Regency concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e97d931d-a203-4510-92d7-c98d1e84ae86","actionData","errors"]