[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","c388093fb2c3b6181a9facd7fc0e74a8-2163f1747d0b7d10","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=c388093fb2c3b6181a9facd7fc0e74a8,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_129":125},"regulationId","e97b9f29-c82b-4d9b-9b33-f997000b2682","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_126":-5,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.09/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.09/2022","number","18/PMK.09/2022","year","2022","published_date","2022-03-07","effective_date","2022-03-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FUNGSI PENGAWASAN – KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN – PENGELOLA FISKAL
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 18/PMK.09/2022, BN.2022/NO. 236; https:jdih.kemenkeu.go.id : 29 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan dan\r\npengawasan kepada perusahaan negara, kewenangan Menteri Keuangan untuk\r\nmelakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, serta untuk memastikan\r\nefektivitas dan efisiensi pengawasan atas pengelolaan anggaran Bagian Anggaran\r\nBendahara Umum Negara secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai\r\nPengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang\r\nDipisahkan \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.\r\n4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN\r\nTahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.\r\n6757), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), PP 60 Tahun 2008 (LN\r\nTahun 2008 No. 127, TLN No. 4890), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN\r\nNo. 5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), PP 12\r\nTahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 73, TLN No. 6041), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019\r\nNo. 42, TLN No. 6322), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI\r\n118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nRuang lingkup pengawasan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan\r\nkementerian/Lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Lainnya yang\r\ndidanai dengan BA BUN, dan kegiatan pada BUMN dan Lembaga non BUMN. Menteri\r\nselaku BUN merupakan pengguna anggaran atas BA BUN. Menteri selaku pengguna\r\nanggaran BUN berwenang untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran\r\nBA BUN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal\r\nKementerian. Menteri berwenang melaksanakan pengawasan terhadap BUMN dan\r\nLembaga non BUMN. Kewenangan melakukan pengawasan dilaksanakan oleh\r\nInspektorat Jenderal Kementerian.Pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi,\r\npemantauan, dan/atau kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh\r\nTim Pengawasan sesuai dengan standar audit. Tim Pengawasan terdiri atas pengendali\r\nmutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim atau disesuaikan dengan\r\nkebutuhan pengawasan. Setelah pengawasan selesai dilakukan, Tim Pengawasan\r\nmenyusun laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan harus akurat, objektif,\r\njelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Tim Pengawasan menyampaikan\r\nlaporan hasil pengawasan kepada Inspektur Jenderal Kementerian. Inspektur Jenderal\r\nKementerian untuk dan atas nama Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan\r\nkepada Klien Pengawasan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal K/L/Inspektur\r\nDaerah/Kepala SPI paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan\r\npengawasan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan\r\nPeraturan Menteri ini diatur dalam Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian\r\nAnggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 1728), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 29 HLM \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","PMK No. 204/PMK.09/2015 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121855/pmk-no-204pmk092015","e62df237-0174-4569-be31-b340becc0710","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=e97b9f29-c82b-4d9b-9b33-f997000b2682","notFound","actionData","errors"]