Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi serta pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan dengan menerapkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik ini diharapkan dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keautentikan data serta informasi pada dokumen elektronik. Peraturan ini mengatur penggunaan tanda tangan elektronik oleh pejabat berwenang atau sistem elektronik atas nama pejabat tersebut, serta menetapkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual. Selain itu, peraturan ini juga mengatur proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat elektronik yang diperlukan untuk penggunaan tanda tangan elektronik, serta tanggung jawab penanda tangan dalam menjaga kerahasiaan dan keutuhan dokumen elektronik.