[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e978d154-dcf4-42b3-abab-26546ff60827","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-02-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2009 NOMOR 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n \n 1.\tUU No. 6 Drt. Tahun 1956\r\n2.\tUU No. 09 Tahun 1967\r\n3.\tUU No. 28 Tahun 1999\r\n4.\tUU No. 17 Tahun 2003\r\n5.\tUU No. 1 Tahun 2004\r\n6.\tUU No. 10 Tahun 2004\r\n7.\tUU No. 15 Tahun 2004\r\n8.\tUU No. 25 Tahun 2004\r\n9.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n10.\tUU No. 33 Tahun 2004\r\n11.\tPP No. 20 Tahun 1968\r\n12.\tPP No. 23 Tahun 2003\r\n13.\tPP No. 23 Tahun 2005\r\n14.\tPP No. 24 Tahun 2005\r\n15.\tPP No. 24 Tahun 2004\r\n16.\tPP No. 54 Tahun 2005\r\n17.\tPP No. 55 Tahun 2005\r\n18.\tPP No. 56 Tahun 2005\r\n19.\tPP No. 57 Tahun 2005\r\n20.\tPP No. 58 Tahun 2005\r\n21.\tPP No. 79 Tahun 2005\r\n22.\tPP No. 6 Tahun 2006\r\n23.\tPP No. 8 Tahun 2006\r\n24.\tKeputusan Presiden No. 42 Tahun 2002\r\n25.\tKeputusan Presiden No. 80 Tahun 2003\r\n26.\tPermendagri No. 13 Tahun 2006\r\n \n Pasal 4 :\r\n(1)\tKeuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. \r\n(2)\tPengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2009. \n Mencabut :\r\n1)\tPerda Kota Bengkulu No. 26 Tahun 2003\r\n \n 65 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bengkulu ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tujuannya adalah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah secara lebih rinci.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:** Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\n2. **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD):** Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD.\n3. **Struktur APBD:** APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.\n4. **Penyusunan APBD:** Diatur mengenai penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.\n5. **Pelaksanaan dan Perubahan APBD:** Diatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan APBD.\n6. **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Diatur mengenai penatausahaan oleh pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran.\n7. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:** Pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.\n8. **Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD:** Diatur mengenai sumber pembiayaan defisit dan penggunaan surplus APBD.\n9. **Pengelolaan Kas Umum Daerah:** Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.\n10. **Pengelolaan Piutang Daerah:** Diatur mengenai penyelesaian dan penghapusan piutang daerah.\n11. **Pengelolaan Investasi Daerah:** Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang.\n12. **Pengelolaan Barang Milik Daerah:** Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.\n13. **Pengelolaan Dana Cadangan:** Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan.\n14. **Pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah:** Walikota dapat mengadakan utang daerah.\n15. **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD daerah.\n16. **Penyelesaian Kerugian Daerah:** Setiap kerugian daerah harus segera diselesaikan.\n17. **Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Diatur mengenai pembentukan dan pengelolaan keuangan BLUD.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini apabila RPJPD dan RPJMD belum ditetapkan, maka dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.\n3. Ketentuan mengenai pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga diatur dengan peraturan Walikota.\n4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2010.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kota Bengkulu No. 8 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317687/perda-kota-bengkulu-no-8-tahun-2021","59533b36-82c4-48a7-ac87-216e666e7713","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU CITY
NUMBER 02 OF 2009
ON
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BENGKULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, the Regional Government needs to regulate the Principles of Regional Finance Management;
that to implement Article 330 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bengkulu City concerning the Principles of Regional Finance Management.

In view of :

Emergency Law Number 6 of 1956 concerning the Establishment of Small

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e978d154-dcf4-42b3-abab-26546ff60827","actionData","errors"]