[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e972695b-f96e-4276-87c9-e90ee6724cbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","2015-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11, TLD NO.11, LL KAB. KAPUAS HULU: 11 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun. 1945, UU No.27 Tahun 1959 , UU No.22 Tahun 2001, UU No.18 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Perancanaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Pendayagunaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015. \n 11 halaman dan 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk mewujudkan keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, selain menciptakan profit dan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan peraturan ini adalah memberikan arahan dan kepastian hukum terkait TJSL.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program TJSL, mengalokasikan anggaran secara transparan dan berkelanjutan, serta memberikan laporan berkala kepada Bupati.
Hak perusahaan atas kenyamanan, keamanan, pelayanan yang bermutu, dan perlakuan yang sama dalam pendayagunaan program TJSL, serta hak untuk diikutsertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Peran serta masyarakat dalam identifikasi masalah, perumusan rencana aksi, dan penilaian program.
Koordinasi pelaksanaan program TJSL oleh Pemerintah Daerah secara tripartit antara Pemerintah Daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Pendayagunaan program TJSL yang dilakukan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan perencanaan perusahaan, program pemerintah, dan kebutuhan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pemberian modal, penguatan manajemen dan teknologi, serta perluasan akses terhadap pelayanan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pengawasan oleh Bupati terhadap interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan program TJSL.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, usulan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang.\n2. Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 dikenakan sanksi penilaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 11 OF 2014
ON
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BY COMPANIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering :

that social and environmental responsibility is an obligation for every company that carries out its business in the field of and/or related to natural resources to realize social justice for all Indonesian people;
that the presence of companies is no longer just an economic activity to create profit for the sake of business continuity and increasing original regional income, but is also responsible for social and environmental aspects;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved, it is necessary to regulate social and environmental responsibility by companies;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e972695b-f96e-4276-87c9-e90ee6724cbb","actionData","errors"]