[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e97212f0-8cdf-43db-90a7-028a71fdf794","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI PROVINSI LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI PROVINSI LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdayaguna dan berhasilguna dengan peran serta masyarakat secara aktif \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n3. undang-undang nomor 5 tahun 1997\r\n4. undang-undang nomor 8 tahun 1999\r\n5. undang-undang nomor 39 tahun 1999\r\n6. undang-undang RI nomor 29 tahun 2004\r\n7. undang-undang nomor 33 tahun 2004\r\n8. undang-undang nomor 35 tahun 2009\r\n9. undang-undang nomor 36 tahun 2009\r\n10. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n11. undang-undang nomor 18 tahun 2014\r\n12. undang-undang nomor 23 tahun 2014\r\n13. undang-undang nomor 36 tahun 2014\r\n14. undang-undang nomor 38 tahun 2014\r\n15. peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998\r\n16. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999\r\n17. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009\r\n18. peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012\r\n19. peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014\r\n20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009\r\n21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2011\r\n22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di provinsi lampung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Provinsi Lampung. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip pelayanan kesehatan swasta seperti pemerataan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan mutu pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta meliputi sarana pelayanan kesehatan swasta (seperti balai pengobatan, klinik, rumah bersalin, apotek, laboratorium kesehatan, dan rumah sakit), pelayanan oleh tenaga medis dan kesehatan, pengobatan tradisional, dan sarana pelayanan umum yang terkait dengan kesehatan. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan swasta diatur, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menerima imbalan jasa, serta kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai kewenangan dan berkoordinasi dengan institusi kesehatan setempat. Peraturan ini juga mengatur tentang tingkat pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan (kegawatdaruratan dan rujukan), sumber daya kesehatan (tenaga kesehatan, prasarana dan sarana, serta perbekalan kesehatan), perizinan, retribusi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta penyidikan.","transitional_provisions","Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang telah melakukan kegiatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasif dan/atau sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAMPUNG GOVERNOR
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG
NUMBER 5 OF 2015
on
THE IMPLEMENTATION OF PRIVATE HEALTH SERVICES
IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

LAMPUNG GOVERNOR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to maintain and improve the highest possible degree of public health through increasing awareness, willingness and ability to live healthily for every resident, it is necessary to organize health development that is more evenly distributed, of higher quality, more efficient and effective with the active participation of the community;
that health development through efforts to provide the highest possible health services to the community needs to involve the private sector in the implementation of health services based on prevailing laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e97212f0-8cdf-43db-90a7-028a71fdf794","actionData","errors"]