[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e956bab5-e4b2-4e21-b9fc-0017ce3f56f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/INMEN/IV/2026 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/INMEN/IV/2026","number","3/INMEN/IV/2026","year","2025","published_date","2026-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","349f0f56-1ac7-4cfc-8c42-da801852fc91","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","IM KKP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Instruksi Menteri Nomor B.920/MEN-KP/IX/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Menteri ini diterbitkan untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, berkualitas, dan bertanggung jawab sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai oleh penyedia.

Ketentuan substansial dalam instruksi ini mengatur mengenai kriteria kualifikasi penyedia yang harus memenuhi standar kemampuan keuangan dan teknis. Terkait mekanisme pembayaran, instruksi ini menetapkan kebijakan tanpa uang muka dengan skema pembayaran prestasi pekerjaan berdasarkan termin (20%, 25%, 30%, dan 25%) atau pembayaran sekaligus 100% setelah pekerjaan selesai, dengan kewajiban penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Pengecualian atas ketentuan uang muka diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kewenangan untuk menyesuaikan skema pembayaran dengan reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Instruksi ini juga mewajibkan penambahan syarat kualifikasi berupa laporan keuangan audit 3 tahun terakhir dengan kekayaan bersih positif bagi paket tender konstruksi non-kecil. Seluruh proses persiapan pengadaan wajib melalui portal monevpbj.kkp.go.id dan pemilihan penyedia dilakukan secara elektronik melalui SPSE. Pengawasan dan pengendalian intern atas pelaksanaan kebijakan ini ditugaskan kepada Inspektorat Jenderal, sementara setiap tahapan pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

","transitional_provisions","1. Terhadap paket pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Instruksi Menteri ini, tetap dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen kontrak.","sanctions","(-)","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
INSTRUCTION NUMBER 3/INMEN/IV/2026
REGARDING
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES,

Considering :

that to accelerate the implementation of procurement of goods/services work in an orderly, effective, efficient, high-quality, and accountable manner in accordance with the work performance achieved by the goods/services provider, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e956bab5-e4b2-4e21-b9fc-0017ce3f56f2","actionData","errors"]