[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e94cda05-85a4-47d3-9eea-3785d41969c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-07-11","effective_date","2016-07-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli\r\nDaerah (PAD) dari sektor retribusi perizinan tertentu,\r\nstruktur dan besarnya tarif retribusi yang tertuang dalam\r\nPasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan\r\nDaerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu, sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan perekonomian pada saat ini;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor\r\n11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten\r\nPakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di\r\nProvinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4272);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif\r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang\r\nRetribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat\r\nNomor 91);\r\n8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun\r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah\r\nKabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 110);\r\n9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun\r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis\r\nDaerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 8,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat\r\nNomor 111).\r\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang\r\nRetribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat\r\nTahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak\r\nBharat Nomor 91) diubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah,\r\n2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, \r\n3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2),\r\ndisisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ditambah 1 (satu) ayat yakni\r\nayat (3),\r\n4. Ketentuan Pasal 35 dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016. \n 7 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91).\n2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 110).\n3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 111).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan spesifik mencakup:\n\n- Pasal 9, yang mengatur struktur dan besaran retribusi berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol, dengan perubahan pada tarif untuk hotel bintang, hotel melati dan wisma, restoran, toko, pasar swalayan dan supermarket, serta tempat tertentu lainnya.\n- Pasal 10, yang mengatur struktur dan besaran retribusi Izin Gangguan (HO) berdasarkan luas ruang dan tarif lingkungan, dengan rumus perhitungan yang mempertimbangkan luas ruangan, tarif lingkungan, indeks lokasi, dan indeks gangguan. Ayat (4) pada pasal ini dihapus.\n- Pasal 11, yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek, izin operasional, dan izin insidentil untuk berbagai jenis angkutan umum dan barang. Ditambahkan pula ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya izin selama 1 tahun dan pengaturan teknis operasional izin yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n- Pasal 35 dihapus.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[105,111],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan TertentuPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30262/perda-kab-pakpak-bharat-no-11-tahun-2010","f774a2ab-003a-48b6-99d9-ef6a636b30c5",{"_106":112,"_108":109,"_36":110},"PERDA Kab. Pakpak Bharat No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan TertentuPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAKPAK BHARAT
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase Local Own-Source Revenue (PAD) from the certain permit retribution sector, the structure and amount of retribution rates stipulated in Article 9 paragraph (2), Article 10 paragraph (3) and Article 11 of Regional Regulation Number 11 of 2010 concerning Certain Permit Retribution, are no longer in accordance with current economic developments;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 11 of 2010 concerning Certain Permit Retribution.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e94cda05-85a4-47d3-9eea-3785d41969c0","actionData","errors"]