[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e93cf306-aab3-4824-8274-c3aa3f28f12c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DAERAH – KERJASAMA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Tarakan serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. \n Dasar Hukum: UU No. 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Taun 20047; PP No. 50 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kerjasama Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Objek Kerjasama Daerah. Lingkup Kerjasama Daerah, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Tata Cara Kerjasama Tim, Persetujuan DPRD. Hasil Kerjasama Daerah, Perubahan. Penyelesaian Perselisihan, Berakhirnya Kerjasama Daerah. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kerja sama yang efektif dan efisien. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kebutuhan untuk melibatkan pihak lain dalam pembangunan daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip kerja sama daerah, subjek dan objek kerja sama, serta lingkup kerja sama yang meliputi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah lain, Pihak Luar Negeri, dan perusahaan swasta/BUMN/BUMD/Koperasi/Yayasan/lembaga dalam negeri. Bentuk kerja sama dapat berupa pinjam pakai, pembangunan infrastruktur, kota kembar, bantuan teknis, kontrak pengelolaan, kontrak kelola, kontrak patungan, kontrak pelayanan, kontrak sewa, kontrak konsesi, dan kontrak bangun/rehabilitasi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerja sama daerah, serta tata cara kerja sama daerah yang meliputi persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan. Persetujuan DPRD diperlukan untuk kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat atau yang berjangka waktu lebih dari 5 tahun. Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang, dan keuntungan non material, yang harus disetor ke Kas Daerah atau dicatat sebagai Aset Daerah.

\n","transitional_provisions","1. Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TARAKAN
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 1 OF 2014
ABOUT
REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

Considering:

that in accordance with the mandate of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, in order to realize development goals and improve the quality of public service to the community, the region can carry out cooperation to realize the efficiency and effectiveness of regional resource management;
that in order to realize development goals and improve the quality of public services to the community in Tarakan City and in accordance with the objectives of regional autonomy, the Tarakan City Government needs to involve the role of other parties through mutually beneficial regional cooperation in accordance with statutory regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e93cf306-aab3-4824-8274-c3aa3f28f12c","actionData","errors"]