[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e939155f-b0a1-4926-822c-b602428545a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

narkoba
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2022/ NO.6, LL KOTA PONTIANAK: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.35 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.25 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 2013; PP No.12 Tahun 2017; PP No.45 Tahun 2017; Perpres No.23 Tahun 2010; Permenkes No.4 Tahun 2020; Permendagri No.12 Tahun 2019; Perda No.3 Tahun 2021; \n peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Upaya Pencegahan; Antisipasi Dini; Penanganan; Partisipasi Masyarakat; Rehabilitasi; Penghargaan; Monitoring, Evaluasi dan pelaporan; Pembinaan dan pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022. \n 19 halaman peraturan dan 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika diterbitkan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika secara integratif dan berkesinambungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Tim Terpadu oleh Wali Kota untuk menyusun rencana aksi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, serta menyusun laporan.
Pembentukan Kelurahan Bersinar yang bertugas menyusun dan melaksanakan rencana aksi fasilitasi pencegahan dan penanganan narkotika di tingkat kelurahan.
Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, penyuluhan, kegiatan keagamaan, dan lain-lain, yang menyasar keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perangkat daerah, media massa, badan usaha, tempat hiburan, objek wisata, serta hotel/penginapan, rumah kos, dan asrama.
Upaya pencegahan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perangkat daerah, dan media massa.
Antisipasi dini terhadap kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui koordinasi dengan berbagai pihak dan pemasangan papan pengumuman.
Penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial.
Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pembentukan forum komunikasi, penelitian, dan pembentukan lembaga rehabilitasi sosial.
Rehabilitasi bagi pecandu narkotika melalui institusi penerima wajib lapor.
Penghargaan bagi penegak hukum dan masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kos, asrama, tempat hiburan dan objek wisata yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PONTIANAK
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 6 OF 2022
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND HANDLING OF
NARCOTICS ABUSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

Considering :	that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 on Facilitation of Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics precursors, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Facilitation of Prevention and Handling of Narcotics Abuse;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on Extension of the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9), As a Law as amended by Law Number 8 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e939155f-b0a1-4926-822c-b602428545a4","actionData","errors"]