[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9368f46-019e-4c35-b7ff-6bec914dc715","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-peraturan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1, TLD NO. 274
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n untuk memenuhi kebutuhan atas Peraturan Daerah\r\nyang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan\r\nPeraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan\r\nmetode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua\r\nlembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi\r\ndengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah\r\nsehingga perlu ditinjau untuk diganti. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara\r\ndan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah.\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis\r\nPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan\r\nPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah.\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . \n PEMBENTUKAN\r\nPERATURAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 38 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atas Peraturan Daerah yang baik dan mengganti Peraturan Daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses pembentukan Peraturan Daerah yang pasti, baku, dan standar. Ketentuan substansial mencakup tahapan pembentukan Perda mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan, teknik penyusunan, perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda), penyusunan rancangan Perda oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi, pembahasan, penyelarasan, penetapan, pengundangan, evaluasi, klarifikasi, konsultasi, pengkajian, penyebarluasan, partisipasi masyarakat, dan pembiayaan. Perda ini juga mengatur kewenangan pembentukan Perda berdasarkan kewenangan daerah, dengan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, menampung kondisi khusus daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan daerah. Perda dapat memuat sanksi pidana dan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240394/perda-prov-sulawesi-selatan-no-7-tahun-2022","0ed66fdd-0c3e-456b-8b50-720e23507f6d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
NUMBER 1 OF 2014
on
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to fulfill the need for a good Regional Regulation, it is necessary to make regulations on the formation of Regional Regulations which are carried out in a certain, standard and binding way and method for all institutions authorized to form Regional Regulations;
that Regional Regulation of The Province of South Sumatera Number 5 of 2009 concerning Regional Legislation is no longer in accordance with legal developments and regional needs so it needs to be reviewed for replacement;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Formation of Regional Regulations;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9368f46-019e-4c35-b7ff-6bec914dc715","actionData","errors"]