[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e926a408-b1c1-48b4-b97e-c8256b7f8e69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Lurah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Lurah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LURAH DESA - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Lurah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang \r\nberdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh \r\nmasyarakat berdasarkan semangat otonomi Desa, Lurah Desa \r\nmerupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya; bahwa dalam rangka untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan \r\nmenetapkan Lurah Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk \r\nmeleksanakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegiatan\u0002kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengen \r\npelaksanaan tugas kedinasan, Pemerintah Kabupaten Demak dengan \r\nmendasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan \r\nPeraturan Pelaksanaannya telah menetapkan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, \r\nPemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentien Sementara dan \r\nPemberhentian Lurah Desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud di atas dipandang perlu untuk menetapken kembali pengaturan Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa; bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undeng Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1961; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang · Nomoc 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Prasiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Oaerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun \r\n2001; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendaftaran, pencalonan dan pemilihan lurah desa, pengesahan dan pelantikan lurah desa terpilih, masa jabtan lurah desa, biaya pemilihan lurah desa, larangan, pertanggungjawaban lurah desa, pemberhentian sementara dan pemberhentian lurah desa, penjabat lurah desa, tindakan penyidikan, tindakan san sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. \n 35 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Lurah Desa di Kabupaten Demak.\n\nLatar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna dengan memberdayakan seluruh masyarakat berdasarkan semangat otonomi desa. Peraturan ini bertujuan untuk mendapatkan bakal calon, memilih, dan menetapkan Lurah Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu melaksanakan semangat otonomi desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa.\n2. Persyaratan bagi penduduk desa yang dapat menjadi Bakal Calon Lurah Desa, termasuk warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, pendidikan minimal setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, usia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, dan memenuhi persyaratan lainnya.\n3. Hak pilih diberikan kepada penduduk desa yang memenuhi syarat, seperti terdaftar sebagai penduduk desa minimal 6 bulan, telah berumur 17 tahun atau pernah kawin, tidak dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang menjalani pidana.\n4. Proses penyaringan Bakal Calon Lurah Desa melalui penelitian administrasi dan ujian penyaringan.\n5. Pengaturan mengenai kampanye calon Lurah Desa.\n6. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara.\n7. Pengesahan dan pelantikan Lurah Desa terpilih.\n8. Masa jabatan Lurah Desa adalah 10 tahun.\n9. Biaya pemilihan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).\n10. Larangan bagi Lurah Desa, seperti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat Pemerintah Desa, menyalahgunakan wewenang, dan melakukan pungutan tidak sah.\n11. Pertanggungjawaban Lurah Desa kepada rakyat melalui BPD dan laporan kepada Bupati melalui Camat.\n12. Pemberhentian sementara dan pemberhentian Lurah Desa.","transitional_provisions","1. Lurah Desa yang masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, dapat melaksanakan tugasnya sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, setelah mendapat evaluasi BPD dan pengesahan dari Bupati.\n2. Lurah Desa yang masa jabatannya ditetapkan 5 (lima) tahun dapat melaksanakan tugasnya sampai 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya, setelah mendapat evaluasi BPD dan pengesahan dari Bupati.\n3. Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dapat mencalonkan / dicalonkan kembali sebagai Lurah Desa.","sanctions","1. Apabila bakal calon Lurah Desa terbukti memalsukan persyaratan dan diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Lurah Desa yang berhak dipilih.\n2. Apabila calon terbukti melanggar Pasal 17 dan terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon lurah Desa yang berhak dipilih.\n3. Apabila Panitia Pemilihan Lurah Desa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif sesuai dengan status jabatannya.\n4. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DEMAK REGENCY GOVERNMENT
DEMAK REGENCY REGULATION
NUMBER 11 OF 2004
CONCERNING
PROCEDURES FOR NOMINATION, ELECTION, RATIFICATION, APPOINTMENT,
TEMPORARY DISMISSAL AND DISMISSAL OF VILLAGE HEADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize effective and efficient Village government by empowering the entire community based on the spirit of Village autonomy, the Village Head is a very important and strategic figure in its role;
that in order to obtain candidates, elect and determine Village Heads who are dedicated, capable and able to implement the spirit of Village autonomy and regulate official activities and consequences arising in connection with the implementation of official duties, the Demak Regency Government, based on Law Number 22 of 1999 and its Implementing Regulations, has established Demak Regency Regulation Number 9 of 2000

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e926a408-b1c1-48b4-b97e-c8256b7f8e69","actionData","errors"]