[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9211af0-5dab-4b08-bddf-fb6d24f94a33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2025 tentang Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2025","number","104","year","2025","published_date","2025-12-29","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 104, BN.2025 (1191)/9 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memitigasi penyaluran dana atas\r\npengeluaran negara di luar batas waktu operasional\r\nsistem pembayaran pada perbankan di akhir tahun\r\nanggaran dan penyaluran pembayaran yang melewati\r\nbatas tahun anggaran, diperlukan mekanisme\r\npenyelesaian penyaluran dana atas pengeluaran negara\r\nsetelah berakhirnya batas waktu operasional sistem\r\npembayaran perbankan pada akhir tahun anggaran;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku\r\nBendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem\r\npenerimaan dan pengeluaran kas negara;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan tentang Mekanisme Penyaluran Dana\r\natas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu\r\nOperasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir\r\nTahun Anggaran; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, mekanisme penyaluran dana melalui RPgL In Transit dan Pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke RPKBUNP\r\nSPAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang mekanisme penyaluran dana atas pengeluaran negara setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan pada akhir tahun anggaran. Latar belakangnya adalah untuk memitigasi masalah penyaluran dana di luar batas waktu operasional perbankan dan penyaluran pembayaran yang melewati batas tahun anggaran.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyaluran dana pada hari kerja terakhir tahun anggaran setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan dilaksanakan melalui mekanisme Rekening Pengeluaran Lainnya In Transit (RPgL In Transit).
RPgL In Transit dibuka pada masing-masing Bank Operasional (BO) oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat berdasarkan perjanjian kerja sama.
Mekanisme ini digunakan untuk Surat Perintah Membayar (SPM) yang disetujui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan, SPM disetujui KPPN namun belum diterbitkan SP2D sampai akhir tahun anggaran, dan/atau SPM yang belum diterima KPPN setelah berakhirnya waktu operasional sistem pembayaran perbankan namun telah memperoleh persetujuan untuk mengajukan SPM di luar batas waktu.
Persetujuan pengajuan SPM di luar batas waktu diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permohonan dari pejabat eselon I penanggung jawab program pada kementerian/lembaga.
Mekanisme penyaluran dana melalui RPgL In Transit meliputi pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN) ke Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (RPKBUNP SPAN), dari RPKBUNP SPAN ke RPgL In Transit, dan dari RPgL In Transit ke RPKBUNP SPAN.
SP2D diterbitkan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
Penyaluran SP2D dilaksanakan paling lambat pada hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya.
Perlakuan akuntansi atas transaksi pada hari kerja terakhir dan pertama tahun anggaran berikutnya diatur secara spesifik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 104 OF 2025
CONCERNING
MECHANISM FOR FUND DISTRIBUTION
FOR STATE EXPENDITURE AFTER THE END OF
BANKING PAYMENT SYSTEM OPERATIONAL TIME
AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to mitigate the distribution of funds for state expenditure beyond the operational time limit of the payment system at banking at the end of the financial year and the distribution of payments that exceed the financial year limit, a settlement mechanism is needed for the distribution of funds for state expenditure after the end of the operational time limit of the banking payment system at the end of the financial year;
that based on the provisions of Article 7 paragraph (2) letter d of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9211af0-5dab-4b08-bddf-fb6d24f94a33","actionData","errors"]