[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e906424f-1c12-408b-86ed-33e23315be4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2025","number","15","year","2025","published_date","2025-06-10","effective_date","2025-06-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standardisasi Bidang Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STANDARDISASI-PERDAGANGAN
2025
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 15, BN 2025 (417) : 27 hlm.; jdih.kemendag.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Standardisasi Bidang Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang\r\nterkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing\r\nmutu produk dan tenaga kerja sektor perdagangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai standardisasi bidang perdagangan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan; \n Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2006, PP No. 34 Tahun 2018, PP No. 29 Tahun 2021, Perpres No. 8 Tahun 2012, Perpres No. 168 Tahun 2024, Permendag No. 26 Tahun 2021, dan Permendag No. 6 Tahun 2025. \n Peraturaan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan standarisasi bidang perdagangan, perumusan, penetapan dan/atau kaji ulang standar bidang perdagangan, penerapan dan pemberlakuan standar bidang perdagangan, lembaga penilaian kesesuaian standarisasi bidang perdagangan, penilaian kesesuaian standarisasi bidang perdagangan, personel standarisasi bidang perdagangan, sistem informasi standarisasi bidang perdagangan, pemantauan standar bidang perdagangan, pembinaan standarisasi bidang perdagangan, pengawasan standar bidang perdagangan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2025. \n 27 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 24 dan lampiran hlm 25 sd 27) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing mutu produk dan tenaga kerja sektor perdagangan. Ruang lingkup pengaturan standardisasi bidang perdagangan meliputi perencanaan standardisasi, perumusan, penetapan, dan/atau kaji ulang standar, penerapan dan pemberlakuan standar, lembaga penilaian kesesuaian (LPK), penilaian kesesuaian, personel standardisasi, sistem informasi standardisasi, pemantauan standar, pembinaan standardisasi, dan pengawasan standar.

Menteri memiliki kewenangan standardisasi bidang perdagangan di seluruh wilayah Indonesia dan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Direktur Jenderal terkait perencanaan, perumusan standar, penerapan standar, LPK, penilaian kesesuaian, personel, dan pemantauan standar. Perumusan dan kaji ulang Pedoman Teknis dilaksanakan oleh Direktur. Gubernur memiliki kewenangan melakukan pembinaan terkait standardisasi di wilayah kerjanya dan dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.

Perumusan standar meliputi SNI Jasa, Pedoman Teknis, dan Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja. Prioritas perumusan standar didasarkan pada penilaian risiko keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, kerugian ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan daya saing. SNI Jasa dirumuskan oleh Komite Teknis yang dibentuk oleh Kepala BSN berdasarkan usulan Direktur Jenderal. Pedoman Teknis dirumuskan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Menteri. Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja dirumuskan oleh KSK Sektor Perdagangan berdasarkan usulan Direktur Jenderal dan ditetapkan menjadi SKKNI oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau menjadi KKNI oleh Menteri.

\n","transitional_provisions","1. Peraturan Menteri yang mengatur pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. LPK yang tidak memenuhi kewajiban terkait Akreditasi/Lisensi dan pelaporan dikenai teguran tertulis, dan jika tetap tidak memenuhi, dikenai pencabutan penunjukan.\n2. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan terkait mutu barang/jasa, pemenuhan SNI/Persyaratan Teknis, dan identitas pemasok dikenai teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2025
on
STANDARDIZATION IN THE TRADE SECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve consumer protection against the use of goods and/or services related to safety, security, health, and the environment, and to improve the competitiveness of product quality and labor in the trade sector, it is necessary to re-regulate the provisions on standardization in the trade sector;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade on Standardization in the Trade Sector;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e906424f-1c12-408b-86ed-33e23315be4f","actionData","errors"]