[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e904e076-a8f2-4ce9-b6e6-8de674bbc03f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006","number","05","year","2006","published_date","2006-07-07","effective_date","2006-07-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Larangan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2006/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Larangan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n bahwa penggunaan minuman beralkohol bertentangan dan tidak\r\nsesuai dengan kehidupan barmasyarakat di Kota Banjarbaru yang\r\nagamis, dapat minimbulkan gangguan kesehatan, berdampak\r\nnegatip terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat ; bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman\r\nberalkohol di Kota Banjarbaru maka, perlu diatur ketentuan\r\nlarangan dan pengawasannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nLarangan Minuman Beralkohol ; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n359/MPP/Kep/10 /1997; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003. \n Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Larangan Minuman Berakohol yang berisi; Ketentuan Umum; Larangan; Pembinaan; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2006. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Banjarbaru, mengingat dampaknya yang negatif terhadap kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini melarang setiap orang atau badan untuk memproduksi, memasok, mengedarkan, memiliki, menjual, membeli, atau mengonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kota Banjarbaru. Pengecualian diberikan kepada hotel berbintang yang dapat memperoleh izin terbatas untuk menyediakan minuman beralkohol bagi turis asing, dengan rekomendasi dari Polresta dan izin dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Izin ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Dalam hal kegiatan ritual keagamaan, minuman beralkohol dapat diperkenankan dengan rekomendasi dari Polresta. Hotel berbintang yang memperoleh izin wajib memberikan informasi pelarangan kepada turis agar tidak mengonsumsi minuman keras di tempat umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi kurungan 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 05 YEAR 2006
CONCERNING
PROHIBITION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the use of alcoholic beverage is contrary to and not
in accordance with community life in the City of Banjarbaru which is
religious, can cause health problems, have a negative
impact on public peace and order;
that with the increasing circulation of alcoholic
beverages in the City of Banjarbaru, it is necessary to regulate the provisions
regarding prohibition and supervision;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the
Prohibition of Alcoholic Beverages;

In view of:

Law Number 27 of 1957 concerning Stipulation of
Emergency Law Number 3 of 1953 concerning
Establishment of Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e904e076-a8f2-4ce9-b6e6-8de674bbc03f","actionData","errors"]