[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8fc12eb-9227-4cef-814e-72d4ca1683c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1949 tentang Pengeluaran Meterai Tempel dan Meterai Upah Dengan Dengan Bentu Baru","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1949","number","7","year","1949","published_date","1949-09-22","effective_date","1949-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengeluaran Meterai Tempel dan Meterai Upah Dengan Dengan Bentu Baru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1949
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, sipuu.setkab.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengeluaran Meterai Tempel dan Meterai Upah Dengan Dengan Bentu Baru
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1949. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1948","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1949 ini dikeluarkan untuk menanggapi situasi yang disebabkan oleh pendudukan Belanda, dengan tujuan memperkenalkan bentuk baru dari meterai tempel dan meterai upah. Peraturan ini menetapkan spesifikasi fisik dan desain dari meterai tempel dan meterai upah yang baru, termasuk ukuran, warna, dan elemen desain seperti tulisan dan gambar yang harus ada pada meterai tersebut. Meterai tempel memiliki bentuk segi empat dengan warna coklat muda atau hijau tergantung pada nilai nominalnya, dan mencantumkan elemen-elemen seperti gambar stupa dan tulisan 'Republik Indonesia'. Meterai upah juga berbentuk segi empat dengan elemen desain yang berbeda, termasuk gambar dua orang menggalang jalan dan seorang petani mencangkul. Peraturan ini juga menyatakan bahwa meterai tempel yang telah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya tetap berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1949
TENTANG
PENGELUARAN METERAI TEMPEL DAN METERAI UPAH DENGAN BENTUK BARU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:	Bahwa berhubungan dengan keadaan yang ditimbulkan oleh pendudukan Belanda perlu mengeluarkan meterai tempel dan meterai upah yang berbentuk baru;
Mengingat:	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar jo. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan pasal 3 ayat (3) aturan Bea Meterai 1921 dan pasal 14 Ordonnansi Pajak Upah; Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1948;

Memutuskan:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8fc12eb-9227-4cef-814e-72d4ca1683c9","actionData","errors"]