[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8e6d60f-0c03-458a-9190-8071fe025141","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembubaran - perusahaan - daerah - jati - mandiri
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 296
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Perda Jati Mandiri dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada praterknya Perda Jati Mandiri tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik dan tidak sehat dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu Perda maka perlu mentapkan Perda tenatng Pembubaran Perda Jati Mandiri. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI TRahun 1945; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 54 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembubaran, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomro 10 tahun 2006 dicabut. \n 9 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 66) beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mengatur tentang pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Jati Mandiri. Latar belakang pembubaran ini adalah karena PD Jati Mandiri tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik dan tidak sehat sebagai badan usaha, sehingga perlu dibubarkan untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan pembubaran PD Jati Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pernyataan pembubaran PD Jati Mandiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006.
Tahapan pembubaran yang meliputi pengumuman, inventarisasi aset dan kewajiban, penyelesaian perpajakan, dan administrasi pembubaran, yang dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
Rekomendasi Tim Likuidasi kepada Wali Kota terkait penyelesaian aset, kewajiban, dan keberatan pihak ketiga.
Koordinasi Tim Likuidasi dengan DPRD dalam pelaksanaan likuidasi.
Pengalihan seluruh keuangan dan aset PD Jati Mandiri setelah dibubarkan menjadi aset Pemerintah Daerah Kota.
Pengalihan hak dan kewajiban PD Jati Mandiri setelah dibubarkan menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota, berdasarkan laporan keuangan penutup dan rekomendasi Tim Likuidasi.
Tidak adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengangkat kembali Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan PD Jati Mandiri yang telah diberhentikan, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban mereka.
Jangka waktu pelaksanaan tahapan pembubaran paling lama 14 bulan, yang dapat diperpanjang jika diperlukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Cimahi No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203668/perda-kota-cimahi-no-10-tahun-2006","db6c7b8e-21fe-4973-a1d5-a4d00f6233d8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIMAHI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 1 OF 2023
CONCERNING
DISSOLUTION OF REGIONAL COMPANY JATI MANDIRI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Company Jati Mandiri was established to improve services to the community, to develop the regional economy and to increase local revenue;
that in practice, the Regional Company Jati Mandiri is unable to produce good and healthy performance as a business entity, so that in terms of operational performance, financial performance aspects, and compliance aspects with regulations, dissolution needs to be carried out;
that in order to guarantee legal certainty regarding the dissolution of a regional company, it is necessary to regulate the dissolution of the Regional Company Jati Mandiri in accordance with the provisions in Article 338 paragraph (2) of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8e6d60f-0c03-458a-9190-8071fe025141","actionData","errors"]