[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8d97add-80a5-46a8-bfa0-79404bbf1f6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Binjai","place_of_enactment","Binjai","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN – JANGKA MENENGAH - DAERAH – TAHUN 2021 - 2026
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, -\tLEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG 2-97/2021
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026\r\n \n Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undagn-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapakali dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008, Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017, Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019, Perda Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 \n Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyusunan RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021. \n 6 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, dan kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Ruang lingkup RPJMD meliputi visi, misi, dan program Wali Kota; tujuan, sasaran, dan strategi; arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah; serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2021-2026, serta Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Pemerintah Kota Binjai melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil Perencanaan Pembangunan Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BINJAI CITY
NUMBER 2 OF 2021
ON
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2021-2026

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BINJAI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan for 2021-2026;

Bearing in Mind:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Emergency Law Number 9 of 1956 on the Establishment of Autonomous Regions of Small Towns within the The Province of North Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 60, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1092);
Law Number 17 of 2003 on State \nfinance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8d97add-80a5-46a8-bfa0-79404bbf1f6d","actionData","errors"]