[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8d6c785-9c88-41fb-bcef-cfbfe118402b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan","short_title","Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-01-12","effective_date","2015-01-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6493dc60-cb78-4b71-931e-acd205b9e3b2","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia","short_name","Perka Arsip Nasional","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Arsip Nasional Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - retensi arsip sektor perekonomian - perencanaan pembangunan
2015
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 2, BN 2015 (117): 8 hlm; jdih.anri.go.id
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia TENTANG Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 28 Taahun 2012; Perpres Nomor 47 Tahun 2009; Perpres Nomor 24 Tahun 2010; Kepres Nomor 103 Tahun 2001; Permen Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007; dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014. \n Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015. \n Lampiran file: 14 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8; lampiran hlm 9 sd 14) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ini mengatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengamanatkan penyusunan pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengelolaan arsip di sektor perekonomian, khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan.

Ketentuan Substansial:

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan disusun bersama antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pedoman ini memuat jenis arsip, jangka waktu simpan minimal (retensi), dan keterangan terkait pengelolaan arsip.
Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah lengkap.
Retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan pola 2 tahun (nilai guna administrasi), 5 tahun (nilai guna hukum, informasi dan teknologi), dan 10 tahun (nilai guna pertanggungjawaban keuangan).
Pedoman ini digunakan untuk menyusun JRA (Jadwal Retensi Arsip) substantif di bidang perencanaan pembangunan bagi lembaga negara dan pemerintahan daerah.
Jenis arsip urusan perencanaan pembangunan meliputi perumusan kebijakan, musyawarah perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan, aksi strategis nasional, dan perencanaan pendanaan pembangunan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Jalan Ampera Raya No. 7, South Jakarta 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR ARCHIVE RETENTION IN THE ECONOMIC SECTOR
DEVELOPMENT PLANNING AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 54 paragraph (2) of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, it is necessary to prepare archive retention guidelines together with relevant technical institutions;
that based on the letter from the Secretary of the Ministry of National Development Planning Number 3913/SES/07/2014 dated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8d6c785-9c88-41fb-bcef-cfbfe118402b","actionData","errors"]