[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8cfa5f3-0371-42a7-8ef8-210d5da0a130","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","50d8bca2-e333-4fd0-a6c0-24fe1751d3e1","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Perka Polri","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengangkatan - Pemberhentian - Penyidik - Kepolisan negara republik indonesia
2024
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 3, https://sisdivkum.id: 7 hlm
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang Penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang Penyidikan, memerlukan legalitas Penyidik sebagai syarat formal melalui pengangkatan Penyidik yang dilakukan melalui prosedur tertib administrasimenurut hukum acara pidana berupa pengangkatan dan pemberhentian serta pengambilan sumpah dan janji sebagai Penyidik yang dibuktikan dengan terbitnyakeputusan dari pejabat yang berwenang. Rekrutmen dan seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. \n Dasar hukum Peraturan Kepala Kepolisian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. \n Peraturan Kepala Kepolisian ini mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri bertujuan untuk mendapatkan legalitas Penyidik di lingkungan Polri. Penyidik di lingkungan Polri terdiri atas: a. Penyidik; dan b. Penyidik Pembantu. Pengangkatan Penyidik Polri dilaksanakan setelah calon Penyidik memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024. \n 7 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan legalitas kepada Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Tujuan dari pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Polri adalah untuk mendapatkan legalitas Penyidik di lingkungan Polri. Prinsip pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian meliputi legalitas, transparansi, prosedural, dan akuntabilitas.

Penyidik di lingkungan Polri terdiri atas Penyidik dan Penyidik Pembantu. Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dilakukan oleh Kapolri atau pejabat yang diberi wewenang, yaitu Wakapolri dan Kabareskrim Polri, sesuai dengan jenjang kepangkatan. Mekanisme pengangkatan meliputi penyerahan dokumen administrasi, verifikasi oleh pejabat berwenang, dan penerbitan keputusan pengangkatan. Setelah diangkat, Penyidik wajib mengucapkan sumpah dan janji.

Pemberhentian Penyidik dilaksanakan apabila terjadi mutasi jabatan, pelanggaran disiplin/kode etik/pidana, berakhir masa dinas, atau sakit permanen. Mekanisme pemberhentian meliputi pengajuan permohonan pemberhentian dan verifikasi dokumen administrasi.

Pengawasan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dilakukan oleh Kapolri atau pejabat yang berwenang di tingkat Mabes Polri dan Kapolda atau pejabat yang berwenang di tingkat Polda.

","transitional_provisions","1. Semua Keputusan penunjukan Penyidik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Kapolri ini berlaku, harus dimaknai sebagai pengangkatan dan pemberhentian Penyidik.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 3 OF 2024
ON
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
INVESTIGATORS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n

Considering :

that as one of the duties of the Indonesian National Police in law enforcement, Investigators of the Indonesian National Police shall have duties, functions, and authorities in the field of criminal investigation in accordance with statutory regulations, which are carried out professionally, transparently and accountably in order to realize the rule of law that reflects legal certainty, a sense of justice and expediency;
that the Indonesian National Police as a state apparatus for law enforcement assigned in the field of Investigation, requires the legality of Investigators as a formal requirement through the appointment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8cfa5f3-0371-42a7-8ef8-210d5da0a130","actionData","errors"]