[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8ca1a6c-f66c-4a81-939c-9883a09ab773","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-01-24","effective_date","2018-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Sistem Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.262
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah\r\nsatu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai\r\ndengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila\r\ndan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan\r\nkesehatan agar dapat tercapai derajat kesehatan yang\r\nsetingi-tingginya, pembangunan kesehatan di Kabupaten\r\nJeneponto perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi,\r\nsinergi, dan holistik dengan memadukan berbagai upaya dari\r\npemangku kepentingan baik oleh masyarakat, swasta\r\nmaupun Pemerintah Daerah dalam suatu Sistem Kesehatan\r\nDaerah;\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden\r\nRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem\r\nKesehatan Nasional, pelaksana Sistem Kesehatan Nasional\r\nadalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama\r\nmasyarakat; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia;\r\n2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun\r\n1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II\r\ndi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822),;\r\n3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984\r\ntentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;\r\n4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003\r\ntentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4386);\r\n5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004\r\ntentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan\r\nRepublik\r\nLembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4431);\r\n6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004\r\ntentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);\r\n7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009\r\ntentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5063);\r\n8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009\r\ntentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5072);\r\n9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011\r\ntentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5256]l;\r\n1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2074\r\ntentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia 5494);\r\n12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014\r\ntentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495);\r\n13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014\r\ntentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia 5571);\r\n14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Republik\r\nIndonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\natas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;\r\n15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014\r\ntentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia 5612);\r\n16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun\r\n1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3637); \n SKD diselenggarakan berdasarkan asas :\r\na. Peri kemanusiaan;\r\nb. Keseimbangan;\r\nc. Manfaat;\r\nd. Perlindungan;\r\ne. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;\r\nf. Keadilan; dan\r\ng. Gender dan non diskriminatif.\r\n\r\nRuang lingkup SKD terdiri dari :\r\na. Upaya Kesehatan;\r\nb. Pembiayaan kesehatan;\r\nc. Sumber Daya Manusia Kesehatan;\r\nd. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;\r\ne. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;\r\nf. Pemberdayaan masyarakat.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018. \n 34 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Jeneponto. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan meningkatkan pembangunan kesehatan secara terpadu. Tujuannya adalah terselenggaranya urusan kesehatan oleh semua potensi di daerah secara sinergis untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Ketentuan substansial meliputi:

Upaya Kesehatan: Terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang mencakup berbagai pelayanan kesehatan. UKM dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan, dengan sarana seperti Pos UKM Desa dan Puskesmas. UKP terdiri dari tingkat pertama dan kedua, dengan sarana seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
Pembiayaan Kesehatan: Bersumber dari APBN, APBD, masyarakat, swasta, dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 10% dari APBD untuk belanja langsung kesehatan.
Sumber Daya Manusia Kesehatan: Tenaga kesehatan berada di fasilitas kesehatan milik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan: Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Manajemen Kesehatan: Meliputi perencanaan, kelembagaan fasilitas kesehatan, pembagian tugas otonomi kesehatan, penganggaran, evaluasi, dan data/informasi kesehatan.
Pemberdayaan Masyarakat: Dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan/atau Pasal 38 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembatalan atau pembekuan izin, pencabutan izin, dan penutupan sarana kesehatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
ON
REGIONAL HEALTH SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that health is a human right and one
element of welfare that must be realized according
to the ideals of the Indonesian nation based on Pancasila
and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA
Year 2014;
that in order to improve development
health so that the highest degree of health can be achieved
, health development in the Regency
Jeneponto needs to be done in an integrated, integrated
, synergy, and holistic by combining various efforts from
stakeholders both by the community, the private sector
and the Regional Government in a Regional Health System
;
that based on Article 4 paragraph (1) of the Presidential Regulation
THE REPUBLIC OF INDONESIA Number 72 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8ca1a6c-f66c-4a81-939c-9883a09ab773","actionData","errors"]