[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8aa282f-1405-4c0a-9c24-8ce8cf2f62db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN \r\nPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025","number","21","year","2025","published_date","2025-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN \r\nPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD.2025/NO.21, LL Kota Pontianak. : 9 HLM
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN \r\nPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif \r\npemungutan pajak daerah dan retribusi daerah \r\ndilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, \r\ndan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya \r\ntanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan \r\nkondisi objektif daerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun \r\n2020 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 \r\n Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun \r\n2023 \n KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF; BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF; PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP; \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2025. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 19).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, mendisiplinkan aparat, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan dan integritas aparat pemungut pajak dan retribusi.

Insentif diberikan kepada SKPD-PPD (pelaksana pemungutan pajak) dan SKPD-RD (pelaksana pemungutan retribusi). Penerima insentif mencakup ASN di lingkungan SKPD terkait, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN pemungut PBB-P2 di tingkat kelurahan/kecamatan, serta pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan. Pemberian insentif didasarkan pada pencapaian target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.

Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% untuk jenis pajak tertentu (PBJT, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan PBB-P2) serta 3% untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Untuk retribusi, besaran insentif ditetapkan sebesar 5%. Pembayaran insentif dilakukan secara triwulanan dengan batasan maksimal 6 kali gaji pokok dan tunjangan melekat. Kewenangan penetapan penerima dan besaran insentif berada pada Wali Kota, yang dapat didelegasikan kepada kepala SKPD terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 19)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MAYOR OF PONTIANAK
NUMBER 21 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR THE PROVISION AND UTILIZATION OF INCENTIVES FOR THE COLLECTION OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL SERVICE FEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PONTIANAK,

Considering :

that the provision and utilization of incentives for the collection of regional taxes and regional service fees are implemented based on the principles of propriety, fairness, and rationality, adjusted to the magnitude of responsibilities, needs, as well as the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8aa282f-1405-4c0a-9c24-8ce8cf2f62db","actionData","errors"]