[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8881fe2-a682-4e3b-b3a7-176f6b00f717","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 30 Tahun 1995","number","30","year","1995","published_date","1995-12-21","effective_date","1996-11-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Kerja Dinas Peternakan
1995
Peraturan Daerah (Perda) NO. 30, LD.1996/NO.21
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan emerintahan, pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan guna serta meningkatkan mutu pengaturan dalam pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi Daerah Tingkat II khususnya bidang Peternakan, maka sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994, perlu menyesuaikan organisasi dan tata kerja dinas peternakan dengan perkembangan yang ada; \r\nbahwa dengan telah diterbitkannya keputusan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 1994 tentang pedoman \r\n0rganisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, \r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II \r\nSemarang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu \r\nmengatur dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Petemakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. \n dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Jui 1969 \n materi pokok yang diatur dalam Perda ini adalah Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintan Propinsi Daerah Tingkat I dibidang Peternakan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 1996. \n 23 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 30 Tahun 1995 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. \n\nLatar belakang dan tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang peternakan, sejalan dengan otonomi daerah. Hal ini didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Peternakan: Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan, yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan.\n2. Organisasi Dinas Peternakan: Susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi (Produksi, Usaha, Kesehatan Hewan, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, Penyuluhan), Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.\n3. Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian: Peraturan ini menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Dinas Peternakan, termasuk Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.\n4. Tata Kerja: Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar satuan organisasi.\n5. Pengangkatan dalam Jabatan: Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG REGENCY LEVEL II REGION
NUMBER 21 YEAR 1996 SERIES D NUMBER 12

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY LEVEL II REGION
NUMBER 30 YEAR 1995
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK SYSTEM OF THE LIVESTOCK SERVICE
SEMARANG REGENCY LEVEL II REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT HEAD OF SEMARANG LEVEL II REGION

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the smooth implementation of government, efficient and effective development, and to improve the quality of regulation in public services in order to realize the focus of Regional Autonomy Level II, especially in the field of Animal Husbandry, then according to the Letter of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number: 061/3605/SJ dated October 21, 1994, it is necessary to adjust the Organization and Work System of the Livestock Service with existing developments;
that with the issuance of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8881fe2-a682-4e3b-b3a7-176f6b00f717","actionData","errors"]