[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e881d154-a710-4bf1-9f59-f9d29c821a12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-03-24","effective_date","2017-04-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","54e6bd18-cf1c-4668-a41d-325635fe7483","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Perka BPKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 8, BN 2017/ NO 522; PERATURAN.GO.ID;14 HLM
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diterbitkan untuk mempertegas komitmen Kepala BPKP dalam meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan BPKP, serta melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Inspektorat secara kompeten, independen, obyektif, dan akuntabel.

Piagam Pengawasan Intern ini menjadi pedoman bagi Inspektorat BPKP dalam melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Piagam ini terdiri atas Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) dan Penjelasan Piagam Pengawasan Intern BPKP. Piagam ini mencakup definisi pengawasan intern, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel di lingkungan BPKP.

Piagam ini juga mengatur mengenai visi dan misi Inspektorat, tugas dan fungsi Inspektorat, tanggung jawab Inspektorat, kewenangan Inspektorat, tujuan dan ruang lingkup pengawasan Inspektorat, kode etik dan standar audit, persyaratan auditor, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan koordinasi, serta penilaian berkala. Tujuan pengawasan intern adalah memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan BPKP, memberikan peringatan dini, dan meningkatkan tata kelola yang bersih dari KKN.

","transitional_provisions","1. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.\n2. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKP.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.522, 2017

BPKP. Internal Audit Charter.

REGULATION
OF THE HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 8 OF 2017
ON
INTERNAL AUDIT CHARTER
OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n

Whereas :

that in order to reaffirm the commitment of the Head of the Financial and Development Supervisory Agency to further improve the internal audit function within the Financial and Development Supervisory Agency;
that in order to carry out the authority, duties, functions and responsibilities of the Inspectorate competently, independently, objectively and accountably, it is necessary to regulate guidelines and procedures for the Inspectorate in carrying out internal audit duties within the Financial and Development Supervisory Agency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e881d154-a710-4bf1-9f59-f9d29c821a12","actionData","errors"]