[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e87bca44-7bcb-4260-8f1e-c984d5efecae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":80,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembebasan Perolehan Bea Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2025-12-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara","place_of_enactment","Arga Makmur","theme","Pembebasan Perolehan Bea Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembebasan Perolehan Bea Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 28
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembebasan Perolehan Bea Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 7 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB];\r\nb. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung\r\npercepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n5. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\r\n9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2). \r\n \n Pembebasan Perolehan Bea Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah\r\nBAB I: KETENTUAN UMUM \r\nBAB II: RUANG LINGKUP\r\nBAB III: PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR \r\nBABIV: KRITERIA MBR \r\nBAB V: KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2025. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai bentuk insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bengkulu Utara. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai kriteria MBR yang berhak menerima pembebasan BPHTB. Kriteria tersebut didasarkan pada besaran penghasilan bersih per bulan, baik bagi individu yang tidak kawin maupun yang kawin, serta penghasilan bagi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain batasan penghasilan, peraturan ini juga menetapkan batasan luas lantai rumah yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB, yaitu maksimal 36 m2 untuk rumah umum dan satuan rumah susun, serta maksimal 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya. Pembebasan BPHTB ini secara khusus ditujukan untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR yang memenuhi persyaratan administratif dan kriteria penghasilan yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF NORTH BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF NORTH BENGKULU
NUMBER 28 OF 2024

CONCERNING

EXEMPTION OF ACQUISITION DUTY ON LAND AND BUILDINGS
FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF NORTH BENGKULU,

Considering :

that to implement the provisions of Article 44 paragraph (6) letter h of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, Article 63 paragraph (3), Article 99 and Article 102 paragraph (2) of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e87bca44-7bcb-4260-8f1e-c984d5efecae","actionData","errors"]