[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e87b53b1-6dde-43bb-8d98-adae0a9d1c65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2006 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM KOTA SAMARINDA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 30 Tahun 2006","number","30","year","2006","published_date","2006-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM KOTA SAMARINDA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-usaha-pembuatan-kapal
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 No. 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM KOTA SAMARINDA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pembuatan badan kapal menyangkut keselamatan umum, oleh karena itu Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan badan kapal, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal Dalam Kota Samarinda. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PERMENDAGRI No/ 6 Tahun 2003; Surat MENKEU RI No. S-076/MK.10/2006 tanggal 29 Mei 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi izin pembuatan badan kapal dalam Kota Samarinda yang meliput, antara lain : Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin usaha pembuatan badan kapal di Kota Samarinda. Latar belakangnya adalah perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan badan kapal demi keselamatan umum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pelayanan pembuatan izin pembuatan badan kapal.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha pembuatan badan kapal, meliputi IUI dan TDI kepada perusahaan baik pribadi atau badan hukum atas usaha pembuatan badan kapal (industri pembuatan badan kapal), kecuali tempat pembuatan badan kapal yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin pembuatan kapal. Izin Pembuatan Badan Kapal digolongkan sebagai perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas kapal. Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan administrasi. Setiap pembuatan badan kapal dikenakan retribusi izin pembuatan badan kapal dengan tarif yang berbeda berdasarkan kapasitas kapal (GT). Biaya izin dipungut di Kota Samarinda dan dibayarkan lunas sekaligus.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER 30 OF 2006
ABOUT
LOCAL FEE OF SHIP HULL MANUFACTURING BUSINESS LICENSE
IN SAMARINDA CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that ship hull manufacturing concerns public safety, therefore the Samarinda City Government needs to supervise and control ship hull manufacturing; \n that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Ship Hull Manufacturing License with a Regional Regulation. \n \n
In view of :	\n \n Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Law Emergency Number 3 of 1959 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 352 concerning the Establishment of TK II Regions in Kalimantan as a Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e87b53b1-6dde-43bb-8d98-adae0a9d1c65","actionData","errors"]