[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e876aaa1-136a-4ae9-8fdd-e0643ff5785a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-03-15","effective_date","2018-05-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 11, BN.2018/No.585, peraturan.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi peserta, penyelenggara, kelompok kerja, serta pemangku kepentingan dalam pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer (DLP). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer dengan menyediakan dokter yang memiliki kualifikasi keilmuan kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan yang dilaksanakan melalui perencanaan, seleksi akademik dan administrasi, penetapan peserta, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan lulusan pendidikan Program DLP. Program DLP diselenggarakan melalui pendidikan reguler dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Perencanaan kebutuhan bantuan biaya pendidikan disusun oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang memuat jumlah DLP yang dibutuhkan, jumlah Puskesmas, dan rencana pendayagunaan DLP.

Calon peserta meliputi PNS Kementerian Kesehatan, PNS kementerian/lembaga lain, dan PNS pemerintah daerah. Mereka harus memenuhi persyaratan seperti berprofesi sebagai dokter, memiliki STR, mendapatkan izin dari atasan, lulus seleksi akademik, dan memiliki pengalaman klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Peserta yang lulus wajib melapor dan melaksanakan masa pengabdian minimal 5 tahun di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di unit/instansi pengusul. Peserta berhak menerima bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, biaya operasional, biaya buku, dan pendampingan hukum. Kewajiban peserta meliputi menaati ketentuan pendidikan, melaporkan perkembangan pendidikan, dan melaksanakan masa pengabdian.

","transitional_provisions","sanctions","1. Menteri dapat memberikan sanksi bagi Peserta yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini berupa teguran tertulis, sanksi disiplin PNS, penghentian Bantuan Biaya Pendidikan, pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan, atau rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik.\n2. Pengembalian Bantuan Biaya Pendidikan dikenakan kepada Peserta yang pindah institusi pendidikan, mengundurkan diri, atau tidak kembali ke instansi pengusul, dengan jumlah pengembalian sebesar jumlah Bantuan Biaya Pendidikan yang telah dikeluarkan selama pendidikan ditambah dengan 200%.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permenkes No. 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/245557/permenkes-no-37-tahun-2022","d2eb101f-1040-4f49-af7a-48321948a934","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 585, 2018

MOH. Assistance for Education Costs Program
Primary Care Physicians.

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
ASSISTANCE FOR EDUCATION COSTS FOR PRIMARY CARE PHYSICIAN PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality of health services in primary health facilities, it is necessary to have doctors who will provide primary health services with family medicine scientific qualifications, supported by community medicine science, and public health science;
that to meet the need for doctors with scientific qualifications as referred to in letter a, it is necessary to procure primary care physicians through higher education;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e876aaa1-136a-4ae9-8fdd-e0643ff5785a","actionData","errors"]