Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22)

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Panggalih di Kecamatan Cisewu dibentuk dengan tujuan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Cisewu, khususnya Desa Pamalayan, serta menampung aspirasi masyarakat. Pembentukan desa ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Desa Panggalih dibentuk dari sebagian wilayah Desa Pamalayan, yang mencakup Dusun Pangucekan dan Dusun Sirnagalih. Batas-batas wilayah Desa Panggalih meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Pamalayan, sebelah timur dengan Desa Sukajaya, sebelah selatan dengan Desa Karangsewu, dan sebelah barat dengan Desa Pamalayan dan Desa Cikarang. Ibu kota Desa Panggalih berkedudukan di Kampung Cikaso.

Urusan pemerintahan desa mencakup urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, dipilih seorang Kepala Desa. Sebelum Kepala Desa definitif terpilih, Penjabat Kepala Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Keanggotaan BPD Desa Panggalih diisi dari anggota BPD Desa Pamalayan dan wakil dari penduduk desa.

Kepala Desa Pamalayan bersama Penjabat Kepala Desa Panggalih menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Pemerintah Desa Panggalih. Desa Panggalih berhak mendapatkan alokasi dana desa dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Panggalih dalam waktu 1 tahun sejak diresmikan, dan setelah 3 tahun dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Sebelum terbentuknya BPD Desa Panggalih, Penjabat Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Panggalih untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Panggalih dilaksanakan setelah disahkan oleh Camat. 3. Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa Panggalih dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Sebelum Desa Panggalih menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Pamalayan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggalih.

(-)