[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8716954-a661-43e3-8122-3a387ce191a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-18","effective_date","2024-03-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PANGAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan cadangan pangan daerah;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka Pengelolaan Cadangan\r\nPangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\r\n6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481). \n Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Penetapan Cadangan Pangan;\r\nb. Tahapan Pengelolaan Cadangan Pangan;\r\nc. Penanggulangan Krisis Pangan;\r\nd. Sistim Informasi Cadangan Pangan;\r\ne. Peran serta masyarakat; dan\r\nf. Pengawasan dan pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024. \n Jumlah Halaman 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat dan mengantisipasi kerawanan pangan serta peningkatan gizi. Pengelolaan cadangan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, kesejahteraan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, keadilan, dan ketepatan.\r\n\r\nKetentuan substansial meliputi penetapan cadangan pangan oleh Bupati berupa Pangan Pokok Tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya pangan daerah. Pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan/atau masyarakat melalui pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan. Pengadaan cadangan pangan diutamakan dari produksi petani lokal. Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Pelepasan cadangan pangan dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.\r\n\r\nPeran serta masyarakat diatur dalam pengelolaan cadangan pangan, termasuk dalam produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan. Pemerintah Daerah membangun sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi untuk perencanaan, pemantauan, evaluasi, stabilitas pasokan dan harga, serta pengembangan sistem peringatan dini. Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Daerah menggunakan cadangan pangan untuk menanggulangi krisis tersebut.","transitional_provisions","1. Kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan/atau pengusulan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT
MANAGEMENT OF GOVERNMENT FOOD RESERVES
OF CENTRAL BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to fulfill the needs and anticipate food insecurity and improve public nutrition, the regency government needs to allocate regional food reserves;
that to implement the provisions of Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition, the Management of Government Food Reserves of the Regency is regulated by a Regency Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Government Food Reserves of Central Buton Regency.

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8716954-a661-43e3-8122-3a387ce191a5","actionData","errors"]