[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e860b69e-6493-4e60-9697-8a7b419e6e58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perekonomian
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2021/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengembangan ekonomi kreatif di daerah berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Bumbu perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan sisetematika; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif; Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif; Ekosistem Ekonomi Kreatif; Blud Pengembangan Ekonomi Kreatif; Hak dan Kewajiban; Ruang Kreatif, Pusat Kreasi dan Pusat Pemasaran Produk Kreatif; Kerja Sama; Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa; Pelaporan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021. \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan ekonomi kreatif untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi krisis global dan potensi besar ekonomi kreatif dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan inovasi, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif oleh Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ekonomi Kreatif.
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
Pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang meliputi desain produk, interpretasi produk, kemasan produk, dan pemasaran produk.
Pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif pada sektor umum Industri Kreatif seperti aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fesyen, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, dan seni rupa.
Dukungan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan dan magang, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan pelindungan hasil kreativitas.
Pembentukan BLUD Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif.
Penyediaan ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif.
Kerja sama dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
Penyusunan sistem informasi Ekonomi Kreatif.
Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa.
Pelaporan dan pengawasan.
Peran serta masyarakat.
Pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kebijakan Daerah mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.\n2. Sebelum terbentuknya BLUD Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur pada Pasal 40, maka dapat dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah yang beranggotakan unsur pemerintah, unsur pelaku usaha ekonomi kreatif, dan unsur akademisi.","sanctions","1. Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk Ekonomi Kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan dan/atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 14 OF 2021
CONCERNING
DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of creative economy in the region is based on economic democracy with the principles of shared prosperity, efficiency with fairness, sustainability, environmental awareness, self-reliance, and while maintaining a balance of progress and national economic unity to promote the general welfare as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to develop the creative economy business sector in Tanah Bumbu Regency, it needs to be supported through efforts to develop the creative economy and empower creative businesses to improve capabilities in the fields of management, capital, technology, creative spirit and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e860b69e-6493-4e60-9697-8a7b419e6e58","actionData","errors"]