[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8609afa-1d52-4c65-86e7-e90622a21b2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-05-09","effective_date","2019-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal\r\n110 ayat (1) huruf I dan 156 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Retribusi\r\nPelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa\r\numum yang dapat dipungut oleh\r\nPemerintah Daerah pada saat\r\nmemberikan pelayanan tera dan tera\r\nulang Alat Ukur, Takar, Timbang\r\ndan Perlengkapannya kepada orang\r\npribadi atau badan; bahwa sebagai upaya perlindungan\r\nkonsumen dan produsen untuk\r\nkebenaran dan ketepatan\r\npengukuran atas penggunaan Ukur,\r\nTakar, Timbang dan\r\nPerlengkapannya, maka perlu\r\ndiadakan pembinaan kemetrologian\r\nberupa pelayanan tera atau tera\r\nulang dan kalibrasi untuk mengukur\r\nkualitasnya agar senantiasa layak\r\nuntuk dipakai, serta untuk\r\nmeningkatkan pelayanan pelayanan\r\ntera atau tera ulang dan kalibrasi\r\nUkur, Takar, Timbang dan\r\nPerlengkapannya dan pengujian\r\nterhadap Barang dalam Keadan\r\nTerbungkus yang dilaksanakan\r\ndapat dipungut retribusi oleh\r\nPemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPelayanan Tera/Tera Ulang; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun\r\n2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun\r\n2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun\r\n2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun\r\n2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang–Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun\r\n2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27\r\nTahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58\r\nTahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2\r\nTahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69\r\nTahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12\r\nTahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 69/M-DAG/PER/10/2012 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor 95/MDAG/PER/112015; Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 74/M-DAG/PER/12/2012; Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 71/M-DAG/PER/10/2014; Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 53/M-DAG/PER/7/2016; Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 78/M- DAG/PER/11/2016; Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 68 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah\r\nLaut Nomor 6 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum; \r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Retribusi;\r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tTingkat Penggunaan Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;\r\n6.\tJenis Layanan dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n7.\tWilayah Pemungutan;\r\n8.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n9.\tTata Cara Pemungutan Retribusi;\r\n10.\tTata Cara Pembayaran;\r\n11.\tTata Cara Penagihan Retribusi;\r\n12.\tTata Cara Perubahan Tarif;\r\n13.\tSanksi Adminstrasi;\r\n14.\tTata Cara Pengajuan Keberatan;\r\n15.\tTata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebanan Retribusi;\r\n17.\tKadaluarsa Penagihan;\r\n19.\tInsentif Pemungutan;\r\n20.\tKetentuan Penyidikan;\r\n21.\tKetentuan Pidana;\r\n22.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019. \n 52 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tanah Laut. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan produsen serta meningkatkan pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi UTTP dan pengujian BDKT. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu, dan peralatan yang digunakan. Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Jenis layanan dan tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Masa retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera, kecuali jika UTTP mengalami perubahan fisik atau data. Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2019
REGENT OF TANAH LAUT
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2019
ON
RETRIBUTION FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the Provisions of Article 110 paragraph (1) letter I and 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the Retribution for Metrology/Re-Metrology Services is a type of general service retribution that can be collected by the Regional Government when providing metrology and re-metrology services for Measuring Instruments, Scales, Weights and their Equipment to individuals or entities;
that as an effort to protect consumers and producers for the truth and accuracy of measurements on the use of Measuring Instruments, Scales,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8609afa-1d52-4c65-86e7-e90622a21b2b","actionData","errors"]