[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8431b97-ee36-4b11-bc6e-7ba7ec26fc17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000","number","3","year","2000","published_date","2000-05-05","effective_date","2000-05-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PENCALONAN-PEMILIHAN-PELANTIKAN-DAN-PEMBERHENTIAN-LURAH-DESA
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2000/NO.03 Seri D Nomor 03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengangkatan mengenai Desa, maka perlu pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;\r\nb. bahwa sesuai dengan maksud tersebut di atas, Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;\r\n2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);\r\n3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);\r\n4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;\r\n6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;\r\n7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; \n Materi Pokok Perda ini adalah: -PERSYARATAN CALON LURAH DESA -TATA CARA PENCALONAN -SANKSI -PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA -PELANTIKAN LURAH DESA -PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA -LARANGAN LURAH DESA -TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP LURAH DESA -PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH DESA BERHALANGAN -MASA JABATAN LURAH DESA PEMBERITAHUAN AKAN BERAKHIR MASA JABATAN LURAH DESA OLEH BPD -PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA TIDAK TEPAT WAKTU -TUGAS DAN KEWAJIBAN LURAH DESA -NETRALITAS LURAH DESA -PENGANGKATAN PEJABAT LURAH DESA -BIAYA PEMILIHAN LURAH DESA -KETENTUAN PERALIHAN -KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2000. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan Lurah Desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemilihan Lurah Desa secara demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Persyaratan menjadi Lurah Desa, termasuk syarat umum dan khusus bagi PNS/TNI/Polri.
Pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Tugas panitia pemilihan di setiap tingkatan.
Persyaratan pemilih.
Tata cara pencalonan Lurah Desa.
Pelaksanaan pemilihan, termasuk ketentuan mengenai jumlah pemilih, waktu pelaksanaan, dan tata cara pemungutan suara.
Penetapan calon terpilih dan pelantikan Lurah Desa.
Pertanggungjawaban Lurah Desa kepada masyarakat melalui BPD.
Larangan bagi Lurah Desa.
Tindakan penyidikan terhadap Lurah Desa.
Penunjukan pejabat yang mewakili Lurah Desa jika berhalangan.
Pemberhentian sementara dan pemberhentian Lurah Desa.
Masa jabatan Lurah Desa.
Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa oleh BPD.
Pelaksanaan pemilihan Lurah Desa tidak tepat waktu.
Tugas dan kewajiban Lurah Desa.
Netralitas Lurah Desa.
Pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
Biaya Pemilihan Lurah Desa.

","transitional_provisions","1. Seseorang yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjabat Kepala Desa, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983.\n2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Calon Kades terpilih berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 yang belum selesai/bermasalah hingga diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka akan diberlakukan sesuai dengan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983.","sanctions","1. Bakal Calon dan atau Calon Lurah Desa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.\n2. Panitia, Bakal Calon/Calon Lurah Desa dan Pemilih yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n3. Lurah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.\n4. Lurah Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak netral terhadap Organisasi Politik maupun Partai Politik Ormas dan Lembaga Swadaya Masayarakat dikenakan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

whose right to vote has not been revoked based on a court decision that has permanent legal force;
knows the area and is known by the community in the local village;
is willing to be nominated as Village Head and;
meets other requirements in accordance with customs regulated in Regional Regulations

For Village Head Candidates from Civil Servants/TNI/Police who nominate themselves as Village Head, in addition to meeting the requirements as referred to in paragraph (1) of this Article, they must also have a Letter of Approval from their superiors or authorized officials;
For Civil Servants/TNI/Polri who are elected and appointed as Village Head, starting from the date of inauguration as Village Head, they must reside in the Village concerned and resign from Civil Servants/TNI/Polri.

CHAPTER III
PROCEDURES FOR CANDIDACY

Article 3

BPD holds a meeting to form a Village Head Election Implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8431b97-ee36-4b11-bc6e-7ba7ec26fc17","actionData","errors"]