[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e83c1a6f-d8eb-444c-91b5-ce078b9bdc10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah-Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. \n Ketentuan Umum, Wewenang Pengujian, Retribusi, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan. Maksud dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat dalam kesehatan lingkungan. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan wajib dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.\n\nBupati berwenang melakukan pengujian kualitas lingkungan, yang dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan dilaksanakan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan. Pemeriksaan kualitas lingkungan meliputi pengujian parameter kualitas air, udara, tanah, serta tingkat kebisingan dan getaran, yang dilaksanakan sesuai baku mutu dan metode pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n\nObjek retribusi adalah pemakaian laboratorium lingkungan untuk pemeriksaan kualitas lingkungan, kecuali pengujian untuk kebutuhan sosial, tempat ibadah, dan data pengujian Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. Tarif retribusi didasarkan pada biaya bahan baku pengujian, pemeliharaan peralatan, jasa pengujian, biaya akreditasi, kalibrasi, uji profisiensi, dan keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sampel yang parameternya diukur/diuji.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT

LOCAL SERVICE CHARGES FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS
IN THE FORM OF ENVIRONMENTAL LABORATORIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 127 letter a and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for the Use of Regional Assets in the Form of Environmental Laboratories; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 8, 1950) as amended by Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e83c1a6f-d8eb-444c-91b5-ce078b9bdc10","actionData","errors"]