[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8371deb-8075-4801-9e07-ea0b56ef6e2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perumahan, Permukiman
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2023/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemenuhan rumah tempat tinggal sebagai\r\nkebutuhan dasar merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk\r\nmeningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengacu\r\npada rencana tata rang wilayah dan rencana rinci\r\ntata rang daerah; Bahwa\r\npemenuhan rumah tempat\r\ntinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a\r\nperlu dilakukan agar masyarakat dapat menghuni rumah\r\nyang layak dan terjangkau pada Perumahan dan\r\nKawasan Permukiman yang shat, aman, harmonis,\r\ndan berkelanjutan di Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3),\r\nPasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2011 tentang Perumahan\r\ndan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja\r\ndan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 14 Tahun\r\n2016 tentang\r\nPenyelenggaraan\r\nPerumahan\r\ndan Kawasan\r\nPermukiman\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan peraturan tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman; Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin\r\nNomor 2 Tahun 2009 tentang\r\nPengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa,\r\nketentuan Peraturan Dacrah Kota Banjarmasin\r\nNomor 8 Tahun 2010 tentang Rumah Susun,\r\nketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin\r\nNomor 6 Tahun 2013 tentang Perumahan Di Kota Banjarmasin, ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas\r\nUmum dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin\r\nNomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan\r\nPeningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum\r\npengaturan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan\r\nPermukinan sehingga perlu diganti;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan\r\nhuruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. \n Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyar Nomor 14/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan sistematika: Ketentuan Umum; Asas; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Perumahan; Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; Pencegahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023. \n 141 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);\n3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perumahan Di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 6);\n4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 13);\n5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Banjarmasin. Tujuannya adalah untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, meningkatkan daya guna sumber daya alam, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. \n\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk jenis dan bentuk rumah, perencanaan perumahan (meliputi perencanaan rumah, komposisi lahan efektif, perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pengelolaan lingkungan), pembangunan perumahan (termasuk hunian berimbang dan persyaratan lokasi), pemanfaatan perumahan (termasuk pengelolaan rumah susun sederhana sewa), pengendalian perumahan, dan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas. Selain itu, diatur pula mengenai penyelenggaraan kawasan permukiman, pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha, peran serta masyarakat, pendanaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\na. Perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan Peraturan Daerah ini;\nb. Perizinan terkait pembangunan Perumahan dan pembangunan kawasan Permukiman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan pembangunan wajib dilakukan penyesuaian dengan rencana tata ruang dan Peraturan Daerah ini;\nc. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;\nd. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun di antara kedua tahap dimaksud;\ne. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun.","sanctions","Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara Perumahan yang melanggar ketentuan:\n1. Peringatan tertulis;\n2. Pembekuan izin disertai penghentian sementara kegiatan pembangunan;\n3. Denda administratif;\n4. Pencabutan izin;\n5. Perintah pembongkaran bangunan; dan/atau\n6. Penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 1 OF 2023
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

Considering:

that fulfilling residential housing as a basic need is an effort by the Regional Government to improve and equalize public welfare while still referring to the regional spatial plan and detailed regional spatial plan;
that fulfilling residential housing as intended in letter a needs to be done so that the community can occupy decent and affordable housing in healthy, safe, harmonious, and sustainable Housing and Settlement Areas in the Region;
that based on the provisions of Article 49 paragraph (3), Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 26 paragraph (3) of Government Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8371deb-8075-4801-9e07-ea0b56ef6e2d","actionData","errors"]