[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e83703c6-bf82-47a9-a94e-49d58fcd1851","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah","place_of_enactment","Karang Tinggi","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:	\n \n -untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 Permendagri No. 13 Tahun 2006\r\n-untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Permendagri No. 21 Tahun 2011\r\n-untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga negara yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah perlu berperan dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan melalui penyertaan MOdal kepada PDAM Tirta Rafflesia \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\nUU No. 17 Tahun 2003\r\nUU No. 1 Tahun 2004\r\nUU No. 25 Tahun 2007\r\nUU No. 24 Tahun 2008\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nPP No. 58 Tahun 2005\r\nPP No. 8 Tahun 2007\r\nPP NO. 38 Tahun 2007\r\nPP No. 1 Tahun 2008\r\nPerda Bengkulu Tengah No. 11 Tahun 2013 \n Mekanisme Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Refflesia\r\nBesaran penyertaan Modal\r\nPenganggaran dan realisasi penyertaan modal\r\nPelaksanaan dan Pengelolaan Penyertaan Modal \r\nPengawasan, kontribusi PAD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 11)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi warga negara.

Tujuan penyertaan modal adalah untuk mendukung peningkatan produktivitas kinerja PDAM secara profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan sinergis, serta untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal dapat berbentuk uang dan/atau barang, yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal maksimum sebesar Rp. 3.800.000.000,- yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019.

Pelaksanaan penyertaan modal sepenuhnya dikelola oleh PDAM dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui PPKD dalam bentuk laporan tertulis. Inspektorat bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah di PDAM. PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian PAD jika terdapat laba atas hasil usaha.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BENGKULU REGENCY
NUMBER 16 OF 2016
ON
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION IN THE
TIRTA RAFFLESIA DRINKING WATER REGIONAL COMPANY OF CENTRAL BENGKULU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 70 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n Keuangan Management, the regional government needs to make investments both in the short and long term;
that to implement the provisions of Article 71 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n Keuangan Management, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e83703c6-bf82-47a9-a94e-49d58fcd1851","actionData","errors"]