[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8277138-e1b6-45c0-a2d6-2b439899e253","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran","short_title","Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1950","number","12","year","1950","published_date","1950-02-13","effective_date","1950-03-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Peredaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1950
Undang-undang Darurat NO. 12, LL SETNEG : 15 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Pajak Peredaran
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1950. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini diperkenalkan untuk memperluas pendapatan negara melalui pengenaan pajak peredaran, yang dianggap perlu karena keadaan keuangan negara yang mendesak. Pajak ini bertujuan untuk membebankan pajak pada pemakaian barang-barang dan jasa di Indonesia, dengan harapan agar pajak ini pada akhirnya dipikul oleh konsumen.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini mengatur penyerahan barang-barang dan jasa di Indonesia oleh pengusaha dalam kalangan perusahaan. Pajak dikenakan atas dasar harga jual atau penggantian, dengan tarif sebesar tiga persen dari jumlah yang melebihi peredaran setahun sebesar f 4.000 atau peredaran setribulan sebesar f 1.000. Pengusaha yang melakukan penyerahan atau jasa diwajibkan membayar pajak peredaran, namun pajak ini pada akhirnya dipikul oleh konsumen. Undang-undang ini juga mengatur pengecualian pajak untuk penyerahan tertentu, seperti penyerahan kapal, barang-barang untuk ekspor, dan jasa tertentu.

","transitional_provisions","1. Mengenai penyerahan barang-barang dan jasa yang dibuat sebelum Undang-undang ini berlaku tidak dikenakan pajak, juga jika pajak terutang sesudah saat tersebut dalam pasal 5 ayat 1.\n2. Pengusaha yang menyerahkan barang-barang atau membuat jasa sesudah saat Undang-undang ini berlaku karena suatu perjanjian diadakan sebelum Undang-undang ini berlaku, berhak meminta kembali pajak yang terhutang dalam hal ini dari orang yang menerima barang-barangnya atau untuk siapa jasa itu dibuat. Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.\n3. Untuk tahun takwim 1950 pasal 6 ayat 2 dibaca sebagai berikut: Jumlah tersebut dalam ayat pertama dikurangkan masing-masing sampai: sekian perduabelasnya, sebanyak bulan yang masih berjalan dari tahun takwim 1950 pada waktu Undang-undang ini berlaku; sekian pertiganya, sebanyak bulan yang masih berjalan dari tribulan takwim dalam tahun takwim 1950 pada waktu Undang-undang ini berlaku.","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan yang tidak benar atau kurang lengkap, jika oleh karena itu mungkin diderita kerugian oleh Negeri, dihukum penjara setinggi-tingginya setahun atau didenda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah.\n2. Dengan hukum penjara setinggi-tingginya dua tahun dihukum barang siapa dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku palsu atau dipalsukan.\n3. Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban menyimpan rahasia dihukum penjara setinggi-tingginya enam bulan atau didenda sebanyak-banyaknya dua ribu rupiah.\n4. Barang siapa tidak, tidak selengkapnya atau tidak pada temponya membayar pajak menurut pasal 18, dihukum denda sebanyak-banyaknya sepuluh kali jumlah pajak yang kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104,110],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51978/uudrt-no-18-tahun-1951","ad74aeb8-fd54-4be3-9c58-0d0272ac7bee",{"_105":111,"_107":112,"_36":113},"UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51888/uudrt-no-38-tahun-1950","663b0537-3a6f-4a38-88c7-320019bd3871","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

EMERGENCY LAW
NUMBER 12 YEAR 1950
CONCERNING
SALES TAX

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that it is deemed necessary to establish a sales tax; \n that due to urgent circumstances, the Tax Law needs to be established immediately; \n \n
In view of:	\n \n articles 68, 139, 143 and 171 of the Provisional Constitution of the Republic of the United States of Indonesia; \n \n

With the approval of the Council of Ministers

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

EMERGENCY LAW CONCERNING SALES TAX.

CHAPTER I.
GENERAL REGULATIONS.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8277138-e1b6-45c0-a2d6-2b439899e253","actionData","errors"]