[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e82384a3-9efe-4d70-ae92-9f887d4d3dce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk Dan Akta catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk Dan Akta catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-KEPENDUDUKAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2, TLD No.2, LL KAB. KUBU RAYA: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk Dan Akta catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengefektifkan kegiatan pendagtaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kubu Raya perlu dukungan dan peran serta masyarakat; bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil \n Peraturan Daerah ini adalah : UU No.1 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1992; UU no.10 Tahun 1992; UU No.20 Tahun 1997; UU no.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.35 Tahun 2007; UU No.28 Thaun 2009; PP No.9 Tahun 1975; PP No.27 Tahun 1983; PP No.31 Tahun 1994; PP No.31 Tahun 1998; PP No.37 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.25 Tahun 2008; Kepres No.88 Tahun 2004; Kepmendagri No.245 Tahun 2004; Perda No.2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010. \n Perbup ini memiliki 13 halaman dan 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk mengefektifkan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan dukungan dan peran serta masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya cetak.

Ketentuan Substansial:

Objek Retribusi: Penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kependudukan Lainnya, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Catatan di tepi Akta/Catatan Pinggir, Surat Keterangan Catatan Sipil, dan Surat Keterangan Lainnya.
Subjek Retribusi: Orang pribadi yang memperoleh jasa pemberian KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil.
Golongan Retribusi: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Tarif Retribusi: Ditetapkan berdasarkan jenis biaya pencetakan, dengan tarif yang berbeda untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Contohnya, biaya cetak Kartu Keluarga untuk WNI adalah Rp. 10.000,- dan untuk WNA adalah Rp. 20.000,-.
Masa Retribusi: Jangka waktu 5 (lima) tahun.
Saat Retribusi Terutang: Pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan dokumen lain yang dipersamakan.
Wilayah Pemungutan: Dalam wilayah pelayanan bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak bisa diborongkan, dilakukan langsung kepada orang yang diberikan pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Penagihan: Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.\n2. Besaran denda bervariasi, contohnya, pencatatan akta kelahiran lebih dari 60 hari dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,-.\n3. Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.\n4. Besaran denda bervariasi, contohnya, laporan perubahan susunan keluarga dalam KK diatas 30 hari dikenakan denda paling banyak Rp. 20.000,- untuk WNI.\n5. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan bunga 2% per bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
RETRIBUTION FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS OF IDENTITY CARDS AND
CIVIL REGISTRATION DEEDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

Considering:

that in order to make population registration and civil registration activities in Kubu Raya Regency more effective, support and participation from the community are needed;
that community participation is realized in the form of reimbursement of printing costs for identity cards and civil registration deeds;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for Replacement of Printing Costs of Identity Cards and Civil Registration Deeds;

In view of:

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1974 Number 1, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e82384a3-9efe-4d70-ae92-9f887d4d3dce","actionData","errors"]